JAKARTA — Pemerintah merencanakan peningkatan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 hingga mencapai Rp 761 triliun, naik dari alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp 724,3 triliun. Kenaikan ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5).
"Tahun 2026, anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai antara Rp 727 triliun hingga Rp 761 triliun," ujar Sri Mulyani.
Penambahan anggaran ini dimaksudkan untuk mendorong pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, melalui berbagai program strategis seperti:
-
Penguatan sekolah unggulan dan sekolah rakyat
-
Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
-
Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan anak usia dini dan perguruan tinggi
-
Peningkatan kualitas tenaga pengajar dan pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja
Rincian Anggaran Pendidikan Tahun 2025
Pada tahun berjalan (2025), anggaran pendidikan sebesar Rp 724,3 triliun terdiri dari tiga komponen utama:
-
Belanja Pemerintah Pusat: Rp 297,2 triliun
-
Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa
-
Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa
-
Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS untuk 477.700 guru
-
-
Transfer ke Daerah (TKD): Rp 347,1 triliun
-
Dana BOS untuk 43,4 juta siswa
-
TPG untuk 1,5 juta guru PNSD dan PPPK
-
DAK fisik untuk revitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan 21 perpustakaan daerah
-
-
Pembiayaan: Rp 80 triliun
-
Beasiswa LPDP untuk 49.971 penerima
-
Beasiswa gelar dan non-gelar bersama kementerian/lembaga
-
Pendanaan riset pendidikan
-
Fokus Strategis 2026
Program pendidikan menjadi bagian dari delapan strategi utama pemerintah tahun 2026, bersama dengan:
-
Ketahanan pangan
-
Ketahanan energi
-
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
-
Program kesehatan
-
Pembangunan desa
-
Penguatan koperasi dan UMKM
-
Pertahanan semesta
-
Akselerasi investasi dan perdagangan global
