JAKARTA - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menegaskan bahwa sinergi menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

“Kunci dari resiliensi ekonomi nasional adalah sinergi. Dan terkait UMKM, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan,” ujar Wamen Helvi saat membuka Seminar Nasional IKA FEB Universitas Andalas bertema “Memperkuat Resiliensi Ekonomi Nasional di Tengah Ketidakpastian Global: Sinergi Kebijakan UMKM” di Jakarta, Jumat (23/5).

Ia menjelaskan, ketiga aspek utama sinergi itu meliputi: sinergi kebijakan UMKM dan perbankan, sinergi kebijakan moneter dan fiskal, serta penguatan kelembagaan dan ekosistem usaha.

Wamen Helvi mengungkapkan bahwa akses UMKM terhadap pembiayaan formal masih rendah, dengan porsi kredit perbankan untuk UMKM baru mencapai 20,32 persen. Oleh karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong kerja sama dengan OJK, Bank Indonesia, dan perbankan nasional.

“Upaya kita termasuk memperluas inklusi keuangan digital, menyederhanakan prosedur pinjaman, memperkuat data profiling UMKM melalui digitalisasi NIB, serta mendorong pembiayaan berbasis produktivitas, bukan hanya agunan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya inklusivitas dalam transmisi kebijakan moneter, agar UMKM juga bisa menikmati manfaatnya. Termasuk melalui pelonggaran likuiditas dan insentif bagi lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

Di sisi kelembagaan, Helvi menyebut bahwa UMKM perlu masuk dalam rantai pasok industri nasional maupun global. Hal itu bisa dicapai dengan penguatan kolaborasi dengan BUMN, swasta, dan platform digital.

“Sertifikasi, standardisasi, dan onboarding digital harus jadi bagian dari strategi transformasi UMKM secara nasional,” tambahnya.

Wamen Helvi juga mengingatkan peran strategis UMKM saat pandemi COVID-19 sebagai penyokong utama ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki resiliensi tinggi dalam menghadapi guncangan ekonomi global.

Saat ini, berdasarkan kerja sama Kementerian UMKM dan Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat lebih dari 30,1 juta unit UMKM di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 99,71 persen merupakan usaha mikro, 0,24 persen usaha kecil, dan hanya 0,05 persen usaha menengah.