MAKKAH - Empat hari menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada 9 Dzulhijjah, layanan medik bagi jemaah haji menjadi perhatian utama sejumlah negara, termasuk Malaysia. Terutama terkait pembatasan kuota petugas dan kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang membatasi layanan medis dari masing-masing negara pengirim jemaah.
Hal ini disampaikan oleh dr. Shafiq Samsudin, Pengarah Operasi Rombongan Haji Perubatan Malaysia, saat memimpin kunjungan ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, Sabtu (31/5). Ia mengungkapkan bahwa pembatasan jumlah petugas dan wewenang layanan medis menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan operasional kesehatan haji.
“Dari 31.600 jemaah haji Malaysia, petugas kami sebelumnya hanya mendapat jatah kurang dari 316 orang. Padahal, idealnya rasio yang dibutuhkan adalah 1 petugas : 100 jemaah. Alhamdulillah, pemerintah di sini menambahkan kuota petugas dan kami bernegosiasi agar tidak mengurangi tim perubatan,” ujar dr. Shafiq.
Menurutnya, tantangan lain yang tidak kalah besar adalah larangan menangani jemaah sakit secara langsung oleh tim medis rombongan negara asal.
“Singapura, Malaysia, termasuk kami pun merasakan kesulitan menyesuaikan diri terhadap peraturan di sini, di mana penanganan jemaah sakit hanya boleh dirujuk dan dilakukan di RS Arab Saudi (RSAS),” jelasnya.
Kunjungan delegasi kesehatan Malaysia ke KKHI Makkah bertujuan untuk saling berbagi pengalaman dan memahami sistem layanan kesehatan haji yang diterapkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bidang kesehatan.
“Hasrat utama kami adalah bagaimana menghadapi situasi sekarang ini dan masa mendatang, di mana Pemerintah Arab Saudi mengambil alih tugas perawatan pasien jemaah di rumah sakit,” tambah dr. Shafiq.
Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi, dr. Mohammad Imran, MKM, yang menerima kunjungan rombongan tersebut, menyatakan bahwa langkah terbaik saat ini adalah mengoptimalkan pelayanan kesehatan di pemondokan jemaah.
“Dengan kebijakan Kementerian Kesehatan Arab Saudi, kami menugaskan para dokter dan perawat untuk melakukan visitasi ke hotel-hotel guna memantau kondisi kesehatan jemaah yang memiliki penyakit komorbid dan pasca perawatan di RSAS,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa rujukan ke RSAS merupakan opsi utama bagi jemaah yang membutuhkan perawatan lanjutan. Meski tim KKHI sebenarnya bisa meringankan beban rumah sakit, semua harus tetap mengikuti regulasi resmi Pemerintah Arab Saudi.
“Sebenarnya, yang dilakukan Tim KKHI dapat meringankan beban RS Arab Saudi dalam menangani jemaah haji, karena tentunya mereka memiliki keterbatasan fasilitas seperti tempat tidur dan sumber daya manusia. Namun, pada akhirnya kita harus mengikuti aturan yang berlaku, dan TKHK harus merujuk jemaah sakit ke RSAS,” tutup dr. Imran.
