JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan program besar-besaran untuk merenovasi setidaknya satu juta rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Program ini difokuskan bagi masyarakat dalam kategori miskin ekstrem dan menjadi bagian dari upaya strategis mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam penyediaan hunian yang layak.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan rencana besar tersebut usai bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono di Jakarta, Senin (2/6). Ia menyebut program renovasi satu juta rumah ini bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan gerakan nasional yang berdampak luas terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kita sedang siapkan minimal satu juta rumah untuk direnovasi, dan tanggung jawab serta mekanisme teknisnya sedang dibahas. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal kualitas hidup,” tegas Fahri.
Program ini akan tetap mengandalkan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di mana penerima manfaat mendapatkan bantuan langsung sebesar Rp21,8 juta per unit rumah. Rinciannya, Rp2,5 juta untuk biaya tukang bangunan, Rp1,8 juta untuk fasilitator teknis, dan Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan.
Namun, ada pendekatan baru dalam pelaksanaan BSPS kali ini. Pemerintah, kata Fahri, akan melibatkan Koperasi Merah Putih sebagai mitra strategis dalam penyediaan bahan bangunan. Mekanisme ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi dan memastikan efisiensi harga material konstruksi.
“Dengan pola koperasi, harga semen, besi, baja, dan material lainnya bisa ditekan. Harapannya, anggaran Rp21,8 juta itu benar-benar cukup untuk mewujudkan rumah yang layak,” jelasnya.
Wamen Fahri menambahkan bahwa pengadaan material akan dikelola langsung oleh koperasi yang ada di desa-desa, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan menghilangkan ketergantungan terhadap tengkulak atau distributor besar.
Lebih lanjut, Fahri menekankan bahwa renovasi rumah dalam program ini tidak hanya akan menyentuh perbaikan struktur bangunan seperti atap dan dinding, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sanitasi, akses air bersih, dan lantai rumah. Semua perbaikan tersebut dilakukan untuk memenuhi indikator SDGs terkait rumah layak huni.
“Standar rumah layak menurut SDGs itu sudah jelas, dan kita ingin renovasi ini bukan sekadar tambal sulam, tapi transformasi menyeluruh terhadap kualitas hidup warga,” katanya.
Program ini juga diharapkan bisa menciptakan dampak ikutan seperti menciptakan lapangan kerja lokal, menghidupkan koperasi desa, serta memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.
Fahri menyebut pemerintah akan segera memfinalisasi aspek teknis dan pendanaan program ini dalam waktu dekat, agar pelaksanaan bisa dimulai secepatnya. Ia mengajak seluruh pihak untuk ikut terlibat dalam menyukseskan program ini, mengingat urgensi dan skala dampaknya sangat besar.
“Ini bukan pekerjaan kecil. Tapi kalau semua pihak kompak, kita bisa menyulap satu juta rumah tidak layak menjadi rumah yang bermartabat, aman, sehat, dan nyaman,” tandas Fahri.
