SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan kesiapannya membantu pembiayaan sertifikasi halal, sebagai bagian dari target percepatan 300 ribu sertifikasi halal di wilayahnya pada tahun 2025. Target tersebut ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk berbagai bidang usaha, terutama sektor UMKM.

Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamat Burhanudin, menyampaikan bahwa dari target tersebut, sebanyak 150 ribu sertifikasi halal akan difasilitasi langsung oleh pemprov atau pemda setempat. Sementara sisanya akan didorong melalui kolaborasi dengan stakeholder lain seperti BUMN, BUMD, Baznas, hingga mitra CSR.

“Percepatan sertifikasi halal ini sangat penting, khususnya untuk usaha kuliner, kosmetik, dan jasa lainnya. Kita ingin memperluas cakupan, dan untuk itu, peran pemerintah daerah dan berbagai lembaga menjadi sangat krusial,” ujar Mamat dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal Provinsi Jateng, di Semarang, Senin (2/6).

Secara nasional, BPJPH menargetkan 3,5 juta sertifikasi halal hingga 2025. Saat ini baru 1,2 juta yang tercapai. Sisanya, sebanyak 2,3 juta sertifikasi halal akan dikejar melalui percepatan dengan menggandeng pemda-pemda di seluruh Indonesia.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah dalam memberikan jaminan halal kepada masyarakat. Terlebih, Pemprov Jateng saat ini tengah mengakselerasi program ekonomi syariah yang mencakup sektor pariwisata ramah muslim.

“Kami melihat sertifikasi halal bukan hanya kebutuhan bisnis, tapi tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan dan rasa aman kepada konsumen. Apalagi setelah adanya kasus viral produk kuliner nonhalal, kepercayaan publik jadi isu penting,” kata Sumarno.

Ia menyampaikan bahwa Pemprov Jateng akan mengupayakan pembiayaan sertifikasi halal, terutama untuk pelaku UMKM. Salah satunya melalui kemitraan dengan Baznas, program CSR perusahaan, atau skema lain yang tidak membebani pelaku usaha kecil.

Sumarno juga mendorong pemerintah pusat agar dapat memfasilitasi sertifikasi halal secara gratis sebagai bentuk konkret kehadiran negara.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil Kemenag Jateng, Wahid Arbani, menyebut bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dari berbagai skala agar segera melakukan proses sertifikasi halal. Menurutnya, kesadaran dan partisipasi aktif pelaku usaha akan sangat menentukan keberhasilan program nasional ini.