BANDUNG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengalokasikan sebanyak 13.000 unit rumah subsidi melalui skema KPR FLPP untuk aparatur sipil negara (ASN) di 11 kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal itu disampaikannya usai menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Gubernur Jawa Barat dan para kepala daerah di Gedung Pakuan, Rabu (4/6/2025).

 “Kuota FLPP di Jawa sebanyak 23.000 rumah, yakni 13.000 dari Kementerian PKP lewat BP Tapera untuk ASN Pemda, dan 10.000 dari Bank BJB,” ujar Menteri Maruarar Sirait.

Penandatanganan MoU ini juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan 11 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Bogor, Cianjur, Purwakarta, Subang, Majalengka, Indramayu, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, serta Kota Depok dan Kota Bandung. Nota kesepahaman ini mencakup sinergi penyediaan dan pemutakhiran data statistik, serta penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan ASN.

Dalam kesempatan itu, Menteri PKP secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada Titim Hotimah, seorang guru Madrasah Aliyah dari Celak, yang untuk pertama kalinya memiliki rumah sendiri setelah 21 tahun berumah tangga.

“Kunci rumahnya saya serahkan langsung ke Ibu Titim. Beliau baru bisa punya rumah dengan KPR FLPP. Saya bantu juga tambahan Rp25 juta untuk beli kendaraan. Pak Gubernur kasih bebas angsuran 2 tahun, dan Ketua Umum REI memberikan hadiah umrah. Ini gotong royong agar rakyat makin semangat punya rumah,” kata Maruarar.

Tak hanya itu, seorang pengusaha asal Jawa Barat, Purnama, juga berkomitmen membantu renovasi 1.000 rumah tidak layak huni secara gratis untuk warga yang membutuhkan di kabupaten/kota yang akan ditentukan kemudian.

“Ini bentuk kepercayaan terhadap Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Kita distribusikan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan,” ujar Menteri Maruarar.

Ia menegaskan, Jawa Barat menjadi daerah dengan penyerap KPR FLPP tertinggi, yakni sekitar 30 persen dari total nasional. Tahun ini juga menjadi sejarah dengan alokasi 350.000 unit rumah subsidi, yang merupakan jumlah tertinggi sejak Indonesia merdeka.

Menteri Maruarar berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, perbankan, hingga pengembang dapat bersinergi mensosialisasikan KPR FLPP agar semakin banyak rakyat, khususnya ASN, memiliki rumah layak huni.

 “Mari bersama sosialisasikan program pro-rakyat ini secara masif. Ini saatnya rakyat Jawa Barat memiliki rumah yang layak dan berkualitas,”pungkasnya.