SOLO - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, secara tegas menolak wacana pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang Muktamar PPP 2025. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat, 6 Juni 2025.  

"Saya tidak berminat. Di PPP, saya kira banyak calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi," ujar Jokowi. Ia menambahkan bahwa banyak kader internal PPP yang telah muncul sebagai bakal calon ketua umum dan dinilai lebih layak memimpin partai berlambang Ka'bah tersebut. "Banyak calon yang sudah beredar. Banyak sekali," tambahnya.  

Alih-alih tertarik dengan tawaran dari PPP, Jokowi justru mengarahkan perhatiannya ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dengan nada santai, ia menyebut, "Saya di PSI saja," sambil tersenyum. Ketika ditanya apakah ada kemungkinan dirinya bergabung dengan partai politik lain di luar PSI, Jokowi mengaku belum memikirkannya. "Ya, tidak tahu. Di PSI, saya dicalonkan juga belum," ucapnya.  

Wacana Jokowi menjadi Ketua Umum PPP sebelumnya mencuat menjelang Muktamar PPP 2025, yang akan memilih pimpinan baru untuk partai tersebut. Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, mengungkapkan bahwa usulan tersebut muncul dari internal partai. Menurutnya, Jokowi dinilai sebagai figur yang mampu mengembalikan elektabilitas PPP setelah partai ini gagal meraih kursi di DPR pada Pemilu 2024.  

"Iya, kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP bisa kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa masuk lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR," kata Irfan. Ia menilai Jokowi memiliki rekam jejak panjang di dunia politik dan pemerintahan, serta memahami dinamika internal PPP. Hal ini dianggap sebagai modal penting untuk membenahi partai.  

Lebih lanjut, Irfan menjelaskan bahwa PPP membutuhkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki kapabilitas untuk melakukan restrukturisasi organisasi partai guna menghadapi Pemilu 2029. "Sosok seperti Pak Jokowi saya pikir cukup capable jika PPP dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang cukup panjang," jelasnya.  

Penolakan Jokowi terhadap tawaran PPP ini semakin memperjelas posisinya di kancah politik pasca-kepresidenan. Pernyataannya yang menyebut PSI sebagai pilihan utamanya juga memicu spekulasi mengenai peran politiknya ke depan. Sejauh ini, Jokowi belum secara resmi mendeklarasikan afiliasi politiknya dengan partai mana pun, meskipun beberapa kali terlihat dekat dengan PSI.  

Respons Jokowi ini juga mengindikasikan bahwa PPP harus mencari figur lain yang mampu membawa partai tersebut bangkit dari keterpurukan. PPP, yang merupakan salah satu partai tertua di Indonesia, kini menghadapi tantangan besar untuk kembali meraih kepercayaan publik setelah performa buruk di Pemilu 2024.  

Sementara itu, pernyataan Jokowi tentang PSI semakin menguatkan dugaan bahwa partai tersebut mungkin menjadi wadah politiknya di masa mendatang. PSI sendiri dikenal sebagai partai yang kerap menggaet figur-figur muda dan dinamis, meskipun belum memiliki basis massa yang besar.  

Dengan penolakan ini, PPP kini harus fokus mencari kandidat lain yang mampu memenuhi harapan partai dan pendukungnya. Muktamar PPP 2025 akan menjadi momen penting untuk menentukan arah partai ke depan, sementara Jokowi tampaknya telah memilih jalur politiknya sendiri.