MADINAH – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Jazilul Fawaid, menyoroti adanya potensi kerugian negara dalam pelaksanaan ibadah haji 2025. Ia menyebut, ketidaksesuaian pelayanan terhadap standar yang ditetapkan dapat menimbulkan kerugian baik secara material maupun moril, dan meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola haji.

“Banyak hal yang harus dihitung. Misalnya transportasi. Ketika jemaah harus berjalan kaki karena tidak dijemput bus, artinya bus tidak digunakan, sopir tidak bekerja, dan BBM tidak dikeluarkan. Ini bisa menjadi keuntungan di satu pihak, tapi merugikan jemaah,” ujar Jazilul, Kamis (13/6/2025) dalam pertemuan Timwas Haji bersama Kepala Daker Madinah di Arab Saudi.

Selain transportasi, konsumsi juga menjadi perhatian. Jazilul menyebut banyak laporan tentang sarapan dan makan siang yang digabung dalam satu paket dengan porsi tidak sesuai. Hal ini, menurutnya, merugikan jemaah dan perlu dihitung secara material.

Ia juga menyoroti petugas haji yang tetap menerima tunjangan meski tidak menjalankan tugas. “Jangan-jangan, yang untung justru petugas yang tidak bekerja. Ini juga bentuk kerugian negara,” tegasnya.

Jazilul mendorong Kementerian Agama untuk lebih transparan terkait penugasan petugas, sistem kerja, dan hasil evaluasi kinerja. Ia menyatakan Timwas mendukung penuh Kemenag, namun menekankan pentingnya perbaikan sistem dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan haji.

“Daker Madinah relatif lebih tertib. Dari situ kita bisa mulai membangun sistem evaluasi yang rapi, termasuk menghitung kerugian secara lebih akurat,” ujarnya.