BALI – Papua kini menjadi sorotan utama dalam upaya nasional pemberantasan malaria. Wilayah ini menyumbang hampir 90 persen kasus malaria di Indonesia, menjadikannya tantangan terbesar dalam pencapaian eliminasi malaria nasional pada 2030.

Plt Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, drg. Murti Utami, MPH, menyampaikan bahwa dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 407 telah dinyatakan bebas malaria, namun Tanah Papua masih menghadapi beban tertinggi.

“Kita sudah mengalami kemajuan, tapi Papua masih menjadi tantangan. Eliminasi belum tercapai di sana,” ujar drg. Murti dalam forum Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) ke-9 di Bali, Senin (16/6/2025).

Pemerintah menegaskan bahwa eliminasi malaria tidak bisa dilakukan hanya oleh sektor kesehatan. Dalam forum tersebut, Kementerian Kesehatan mengajak para gubernur dari Tanah Papua, TNI-Polri, serta mitra internasional untuk bersinergi mempercepat eliminasi.

“Peran pemerintah daerah dan sektor lain sangat penting, termasuk karena medan Papua sangat menantang,” imbuh drg. Murti.

CEO APLMA, Dr Shartak, menyebut Indonesia sebagai negara strategis karena mewakili seluruh spektrum tantangan malaria, dari wilayah bebas malaria hingga episentrum di Papua.

“Ini bukan soal teknis, tapi soal kemauan politik dan kolaborasi. Kita punya solusi, tinggal menyelesaikan pekerjaannya,” tegas Shartak.

Dalam sesi teknis, drg. Murti memaparkan bahwa intervensi dilakukan melalui skrining massal, pengobatan, dan pengendalian vektor, serta kerja sama dengan sektor lingkungan dan aparat keamanan.

“TNI-Polri sangat dibutuhkan untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit akses,” katanya.

Dalam forum APLMA 2025 bertema Unity in Action, Indonesia menekankan pentingnya solidaritas regional dalam mengatasi penyakit menular, terutama di tengah perubahan iklim dan mobilitas manusia. Kehadiran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Penasihat Khusus Isu Malaria turut memperkuat komitmen Indonesia.

Forum ini juga memberikan penghargaan bagi kabupaten/kota yang berhasil eliminasi, dan mendorong dukungan teknis serta pendanaan dari mitra seperti Asian Development Bank (ADB).

“Eliminasi bukan berarti membasmi nyamuk, tapi memutus rantai penularan malaria di manusia,” tandas drg. Murti.

Dengan kerja kolektif lintas sektor dan dukungan internasional, pemerintah berharap Papua tidak lagi menjadi episentrum, melainkan menjadi contoh sukses eliminasi malaria di Asia Pasifik.