PALANGKA RAYA - Pemuda Pancasila (PP) Kalimantan Tengah menanggapi larangan Kemendagri tentang penggunaan seragam mirip TNI/Polri dengan mengakui status historisnya sebagai organisasi semimiliter. Bendahara MPW PP Kalteng Adhie Abdian menjelaskan akar pendirian organisasi ini oleh tokoh-tokoh militer nasional seperti Jenderal A.H. Nasution dan Gatot Soebroto melalui Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).  

"Struktur komando masih kami pertahankan hingga sekarang," kata Adhie di Palangka Raya, Kamis (19/6). Meski memahami maksud Kemendagri mencegah penyalahgunaan atribut militer, PP Kalteng menunggu keputusan pusat sebelum mengambil sikap resmi.  

Adhie mengungkapkan kader PP rutin mengikuti pelatihan kemiliteran bersama TNI, sekaligus membedakan diri melalui seragam loreng berwarna merah. Hingga kini belum ada teguran resmi terkait seragam tersebut. Rencananya, persoalan ini akan dibahas dalam musyawarah besar anggota beberapa bulan mendatang.  

Larangan Kemendagri muncul menyusul maraknya ormas yang memanfaatkan seragam bergaya militer untuk kepentingan pribadi. PP sebagai salah satu ormas tertua di Indonesia mengklaim memiliki legitimasi historis terhadap tradisi kemiliteran dalam organisasinya.