JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait sinergi pembangunan dan pengelolaan perikanan budi daya, sebagai bagian dari proyek revitalisasi tambak di pesisir utara Jawa Barat.

Penandatanganan berlangsung di Gedung R.E. Martadinata, Mabes TNI AL, Cilangkap, Rabu (25/6). Proyek ini akan berjalan selama dua tahun dengan luas lahan mencapai 78.550 hektare. Khusus tahun 2025, target revitalisasi seluas 20.413,25 ha mencakup Kabupaten Bekasi (8.188,49 ha), Karawang (6.979,51 ha), Subang (2.369,76 ha), dan Indramayu (2.875,48 ha).

KDM menegaskan pentingnya menggeser paradigma darat-sentris menuju laut-sentris. Ia menyoroti kerusakan laut akibat pencemaran sungai yang berujung ke muara, serta pembangunan tak terkendali di bantaran sungai.

“Saya targetkan dua tahun ke depan tidak ada lagi bangunan liar di bantaran sungai, tidak ada lagi sertifikat tanah di sempadan sungai, dan tidak ada lagi pendangkalan muara,” tegasnya.

Upaya ini didukung oleh pembenahan ekosistem dari hulu ke hilir melalui penanaman kelapa di sepanjang sungai dan pantai, yang akan dijaga oleh personel marinir.

Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebut proyek ini sebagai bagian dari lima kebijakan strategis KKP, termasuk perluasan kawasan konservasi laut, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan, dan rehabilitasi waduk dan danau.

Ia menyoroti kekhawatiran atas tingginya kandungan merkuri di Waduk Cirata yang menurutnya sudah masuk kategori membahayakan. Penanganannya, kata Sakti, harus kolaboratif.

“Apa yang dilakukan di Jawa Barat bisa jadi acuan nasional,” kata Sakti.

Revitalisasi tambak ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pantai yang berkelanjutan, dengan melibatkan tenaga kerja muda, pengelolaan mangrove, hingga sistem pengairan tertata. Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp2 triliun untuk mendukung program ini.