JAKARTA — Sebanyak 100 pasangan dari berbagai latar belakang resmi menikah dalam program Nikah Massal yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (28/6). Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir langsung dan menjadi saksi pernikahan massal ini.

Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat yang mengalami kendala ekonomi untuk melangsungkan pernikahan.

“Kalau tidak dibatasi, peserta bisa mencapai seribu pasangan hanya di DKI Jakarta. Tapi kita laksanakan bertahap dan lanjut di provinsi lain,” ujar Nasaruddin.

Kemenag menanggung seluruh biaya pernikahan, termasuk mahar. Tak hanya itu, setiap pasangan menerima bantuan ekonomi mikro senilai Rp2,5 juta dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai modal usaha. Bantuan ini akan dipantau dan bisa ditambah jika pasangan menunjukkan produktivitas.

Program ini juga dilengkapi dengan nasihat pernikahan khusus serta fasilitas menginap di hotel—bentuk penghargaan dan kenyamanan bagi pasangan. Kemenag bekerja sama dengan sejumlah hotel yang saat ini minim pengunjung.

Menag menegaskan bahwa seluruh proses nikah massal mengikuti syariat Islam dan hukum negara. Setiap pasangan memperoleh akta nikah resmi dan kartu nikah digital berbasis chip. Ia juga memastikan tidak ada pernikahan di bawah umur, praktik poligami maupun poliandri ilegal.

“Kami sangat ketat dalam verifikasi. Mulai dari usia, status hukum, keabsahan wali dan saksi semua dicek. Ini bukan sekadar acara simbolik, tapi menjaga nilai dan kehormatan pernikahan itu sendiri,” pungkas Nasaruddin.