BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung menargetkan rehabilitasi 1.775 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) sepanjang tahun 2025. Program ini menyasar warga berpenghasilan rendah dan menjadi bagian dari komitmen pemerintah kota dalam menyediakan hunian yang layak dan sehat.

Hingga pertengahan tahun ini, 690 rumah telah selesai diperbaiki, tersebar di 30 kecamatan. Setiap rumah mendapatkan bantuan senilai Rp25 juta, mencakup bahan bangunan, upah kerja, dan pajak.

“Ini bukan sekadar bantuan sosial, tapi bentuk stimulus kemandirian warga untuk memperbaiki rumahnya secara gotong royong,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat meninjau salah satu rumah penerima bantuan di RW 08 Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Sabtu (28/6).

Farhan menegaskan program ini bukan untuk menggantikan peran warga sepenuhnya, melainkan bentuk kolaborasi. “Kita bantu sebagian, sisanya warga yang lanjutkan. Harapannya, mereka merasa memiliki dan turut menjaga hasil perbaikannya,” ujarnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi, menjelaskan bantuan hanya diberikan kepada rumah milik pribadi yang telah diverifikasi dan memiliki sertifikat. Skema bantuan tidak dalam bentuk tunai, melainkan bahan dan upah untuk memastikan tepat guna.

Selain dana dari APBD, Kota Bandung juga menjalin kerja sama dengan lembaga sosial Buddha Tzu Chi untuk program serupa. Total 500 rumah akan dibangun, dimulai dari tahap pertama sebanyak 100 rumah. Berbeda dengan program dari APBD, rehabilitasi rumah dalam program ini dikerjakan langsung oleh lembaga sosial, dengan Pemkot mendukung dari sisi RAB dan verifikasi teknis.

Program ini menjadi wujud nyata upaya pemerintah kota dalam memperbaiki kualitas permukiman, sekaligus mengajak warga untuk terlibat aktif menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih manusiawi.