JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka peluang investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional. Dalam penutupan International Conference on Infrastructure di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025), Presiden menekankan pentingnya peran swasta untuk proyek-proyek fisik berskala besar.  

"Kita butuh mitra yang efisien dengan teknologi modern. Peran swasta harus lebih besar dalam pembangunan infrastruktur sekarang," tegas Prabowo seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Minggu (29/6). Pemerintah berjanji menyederhanakan prosedur dan memberikan fasilitas pendukung bagi investor.  

Salah satu proyek unggulan adalah pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, dengan nilai investasi mencapai 80 miliar dolar AS (Rp1.300 triliun). Proyek yang telah masuk Bappenas sejak 1995 ini akan diprioritaskan di wilayah Jakarta-Semarang.  

"Tidak ada lagi penundaan. Pembangunan di Teluk Jakarta saja membutuhkan 8-10 tahun, selesaikan seluruhnya mungkin 15-20 tahun. Tapi kita harus mulai sekarang," ujar Presiden. Pemerintah sedang mempersiapkan pembentukan otorita khusus untuk mengawal megaproyek ini.  

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono memaparkan lima prioritas strategis:  

1. Infrastruktur ketahanan pangan dan air melalui rehabilitasi irigasi dan pembangunan bendungan  

2. Energi bersih dengan target 76% energi terbarukan dalam RUPTL 2025-2034  

3. Konektivitas merata dengan fokus di Indonesia Timur  

4. Pengembangan kota berkelanjutan  

5. Reformasi pembiayaan melalui skema KPBU dan green bonds  

Untuk mendukung investasi, pemerintah telah menyiapkan Badan Pengelola Dana Investasi (BPI) Danantara sebagai penjamin bagi investor asing. Langkah ini diharapkan bisa mempercepat realisasi proyek-proyek strategis menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.