SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai honorer yang tidak lolos seleksi CPNS dan PPPK. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin (30/6/2025).

Rapat daring itu juga diikuti Kemenpan RB, BKN, Kemendagri, dan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Taj Yasin menegaskan bahwa Pemprov Jateng akan berupaya menghindari lahirnya klaster pengangguran baru akibat kebijakan rekrutmen ASN. “Closing-nya adalah tidak akan ada PHK,” ujar Taj Yasin.

Ia menambahkan, Pemprov Jateng akan mengakomodasi berbagai usulan, termasuk kepastian jenjang karier bagi PPPK yang setara dengan PNS, mulai dari jabatan, penghargaan, hingga pengembangan kompetensi.

Sementara itu, Kepala BKD Jateng, RR Utami Rahajeng, mengatakan bahwa pihaknya tengah memetakan guru tidak tetap (GTT) yang belum mendapatkan jam mengajar. Mereka akan diprioritaskan penempatannya melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. “Yang masih nol jam akan kami prioritaskan,” tegas Utami.

Pemprov Jateng juga menaruh perhatian terhadap kesejahteraan GTT, termasuk penempatan lembaga pendidikan yang sesuai dan perhatian terhadap kesehatan guru. Kebijakan teknis akan ditentukan menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.