JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji 2024 akan segera memasuki tahap penyidikan. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan sebelum memproses kasus ini lebih lanjut.  

"Dalam waktu dekat mudah-mudahan kita sudah bisa melangkah ke tahap yang lebih pasti," kata Asep dalam keterangannya, Minggu (20/7/2025). Ia juga meminta dukungan dari berbagai pihak terkait penyelidikan kasus ini.  

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah telah memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut. Fadlul menyatakan bahwa BPKH telah memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada KPK untuk membantu proses penegakan hukum.  

"Kami sudah memberikan informasi dengan jelas, secara gamblang, mudah-mudahan ini bagian dari komitmen kami BPKH untuk bisa tetap ikut menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ujar Fadlul usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (8/7/2025).  

Fadlul menegaskan bahwa kedatangannya ke KPK hanya sebagai pihak yang memberikan keterangan dan belum ada status saksi atau tersangka dalam kasus ini. Ia menyerahkan teknis pemeriksaan lebih lanjut kepada tim KPK.  

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Fadlul telah dimintai keterangan terkait kasus kuota haji 2024. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam penentuan kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.  

KPK terus mendalami kasus ini untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kuota haji, yang setiap tahunnya menyangkut kepentingan jutaan calon jemaah haji Indonesia.