Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya resmi meniadakan parkir tepi jalan umum (TJU) di sepanjang Jalan Tunjungan per 1 Agustus 2025. Keputusan ini diambil demi menjaga ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pengunjung, serta merupakan hasil koordinasi antara Dinas Perhubungan (Dishub), Polrestabes Surabaya, Satpol PP, dan perangkat daerah terkait.

Sebagai gantinya, sejumlah kantong parkir resmi telah disiapkan, antara lain di Jalan Tanjung Anom, Siola, Tunjungan Electronic Center (TEC), Gedung BPN, Jalan Genteng Besar, Pasar Tunjungan, dan area parkir Tunjungan.

Plt. Kepala Dishub Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo menegaskan, Jalan Tunjungan kini menjadi kawasan larangan parkir TJU permanen. Evaluasi telah dilakukan sejak 15 hingga 31 Juli sebelum kebijakan ini diberlakukan.

“Kami imbau masyarakat untuk menggunakan kantong-kantong parkir resmi. Jika ada juru parkir yang meminta lebih dari tarif resmi, segera laporkan sebagai pungli,” tegas Trio, Jumat (1/8/2025).

Tarif parkir resmi di Kota Surabaya adalah Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Penarikan melebihi tarif itu akan dikenai sanksi tindak pidana ringan (tipiring).

Dishub juga menertibkan empat orang yang diduga sebagai petugas parkir liar di lokasi resmi. Mereka tidak memiliki KTA dan bukan ber-KTP Surabaya. Para pelaku diserahkan ke Satuan Samapta Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

“Para jukir tidak resmi ini masih menguasai lahan berdasarkan ‘sejarah lama’, padahal lokasi tersebut sudah resmi dialokasikan untuk jukir resmi,” terang Trio.

Untuk mencegah keberadaan parkir liar, Dishub dan Satpol PP menempatkan personel gabungan di sepanjang Jalan Tunjungan.

Trio optimis kebijakan ini tak akan menurunkan jumlah pengunjung. Sebaliknya, distribusi parkir akan lebih merata dan mendukung kenyamanan. Pemerintah Kota juga tengah menyiapkan berbagai event seperti pertunjukan musik di trotoar untuk meningkatkan daya tarik kawasan ikonik ini.