BLORA - Pemerintah Kabupaten Blora mengajukan 4.134 titik sumur minyak rakyat ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan izin pengelolaan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Titik-titik sumur yang tersebar di 37 desa dan 14 kecamatan ini rencananya akan dikelola oleh tiga pihak yaitu BUMD Blora Patra Energi, Koperasi Blora Migas Energi, dan UMKM CV Mataram Connection.  

Kepala Bagian Perekonomian Setda Blora Pujiarianto menjelaskan bahwa usulan ini telah melalui verifikasi awal dan selanjutnya akan diverifikasi oleh tim gabungan dari Kementerian ESDM, SKK Migas, Pertamina, KLHK, serta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. "Hasil verifikasi lapangan akan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan," ujar Pujiarianto, Rabu (13/8/2025).  

Bupati Blora Arief Rohman optimis program ini akan menyerap banyak tenaga kerja lokal. "Jika separuh dari 4.134 sumur disetujui dan setiap sumur mempekerjakan 10 orang, maka akan ada ribuan lapangan kerja baru," jelasnya. Ia menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam pengelolaan sumur minyak ini.  

Untuk memastikan kelancaran program, Pemkab Blora mengajak seluruh unsur Forkopimda, BUMD, koperasi, UMKM, hingga pemerintah desa dan kecamatan untuk memperkuat koordinasi. Bupati meminta jajaran TNI/Polri dan pemerintah daerah mengawal proses ini agar berjalan lancar dan kondusif. Pengelolaan sumur minyak rakyat diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat Blora.