Breaking News :
KanalLogoLogo
Jumat, 22 Agustus 2025

Edukasi

Sri Mulyani: Anggaran Pendidikan 2026 Capai Rp757,8 Triliun

Ima KarimahKamis, 21 Agustus 2025 21:10 WIB
Sri Mulyani: Anggaran Pendidikan 2026 Capai Rp757,8 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, Kamis (21/8).

ratecard

JAKARTA – Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp757,8 triliun atau naik 9,8 persen dibanding outlook anggaran tahun 2025 sebesar Rp690 triliun. Kenaikan ini menegaskan komitmen pemerintah menjaga porsi belanja pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, sesuai amanat konstitusi dan DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran pendidikan tahun depan difokuskan pada tiga kelompok penerima manfaat langsung, yaitu siswa/mahasiswa, tenaga pendidik dan kependidikan, serta penguatan sarana-prasarana dan operasional pendidikan. “Anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi kita, 20 persen dijaga terhadap keseluruhan belanja,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, Kamis (21/8).

Dari total Rp757,8 triliun, sebesar Rp301,2 triliun dialokasikan untuk siswa dan mahasiswa melalui program bantuan dan beasiswa. Alokasi ini mencakup KIP Kuliah dan Bidikmisi sebesar Rp17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) Rp15,5 triliun bagi 21,1 juta siswa, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp25 triliun untuk pembiayaan 4.000 mahasiswa serta riset, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp223 triliun bagi 82,9 juta penerima manfaat.

Anggaran bagi tenaga pendidik juga meningkat menjadi Rp274,7 triliun. Dana tersebut mencakup tunjangan profesi guru non-PNS sebesar Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, tunjangan profesi dosen non-PNS Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen, tunjangan profesi ASN daerah Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru, serta TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik yang mencapai Rp120,3 triliun.

Selain itu, pemerintah menyiapkan Rp150,1 triliun untuk peningkatan fasilitas pendidikan dan operasional sekolah/kampus. Rinciannya antara lain Program Sekolah Rakyat Rp24,9 triliun untuk pembangunan 200 lokasi dan operasional, BOS Rp64,3 triliun bagi 53,6 juta siswa, bantuan operasional PAUD Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa, renovasi madrasah dan sekolah Rp22,5 triliun, bantuan operasional PTN Rp9,4 triliun untuk 201 kampus, serta pembangunan Sekolah Unggulan Garuda Rp3 triliun di sembilan lokasi.

Sebagai bagian dari desentralisasi, pemerintah juga menyalurkan Rp253,4 triliun melalui transfer ke daerah (TKDD). Dana ini digunakan untuk mendukung pembayaran tunjangan guru negeri dan swasta, biaya operasional sekolah, PAUD, kesetaraan, serta tambahan penghasilan guru. “Ini agar fungsi pendidikan di daerah tetap berjalan dengan baik dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkas Sri Mulyani.

Pilihan Untukmu