JAKARTA – Menindaklanjuti insiden ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat dengan membuka jalur hotline khusus bagi masyarakat dan pengelola pesantren yang ingin berkonsultasi soal keandalan bangunan gedung. Layanan ini juga diperuntukkan bagi panti asuhan, sekolah, dan yayasan pendidikan lainnya.
Hotline dapat diakses melalui telepon 158 pada hari kerja (Senin–Jumat, pukul 08.30–16.00 WIB) atau WhatsApp Center 0815 10000 158, dengan memilih menu “Layanan Konsultasi Pesantren/Panti Asuhan/Sekolah/Yayasan”. Semua layanan diberikan tanpa biaya sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap keselamatan bangunan pendidikan berbasis masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo menyebut, langkah ini merupakan upaya konkret pemerintah memperkuat sistem keamanan bangunan pendidikan keagamaan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin dan kelayakan teknis bangunan. “Kami ingin agar masyarakat, khususnya pesantren, dapat melapor atau meminta pendampingan bila bangunannya dirasa rawan ambruk atau belum memiliki izin bangunan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Dody menambahkan, tim Kementerian PU di seluruh Indonesia siap turun langsung untuk melakukan pengecekan lapangan dan memberikan pendampingan teknis. Program ini menjadi bagian dari pembinaan nasional terhadap bangunan gedung, terutama bagi lembaga pendidikan keagamaan yang umumnya dibangun secara swadaya dan belum sepenuhnya memperhatikan standar struktur maupun izin konstruksi.
Selain layanan konsultasi, Kementerian PU juga menyiapkan dukungan renovasi dan rekonstruksi untuk pesantren dengan prioritas tertentu, seperti bangunan berusia di atas 50 tahun, berlantai lebih dari dua, menampung lebih dari 500 santri, serta dibangun tanpa tenaga kerja bersertifikat. “Kami ingin memastikan bangunan pesantren aman dan sesuai standar teknis. Pendampingan gratis ini kami buka agar proses perizinan dan asesmen berjalan baik,” tutur Dody.
Sebagai tindak lanjut jangka menengah, hingga Desember 2025 Kementerian PU akan melakukan sampling assessment terhadap keandalan bangunan pondok pesantren di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Setidaknya 80 pesantren akan dipilih sebagai sampel, baik yang sudah berdiri maupun yang sedang dibangun atau direnovasi.
