JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan kembali batas kapasitas penyediaan makanan harian bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG Tahun Anggaran 2025.
Dalam keputusan itu disebutkan, setiap SPPG secara standar dirancang untuk melayani hingga 2.500 porsi makanan bergizi per hari, terdiri dari maksimal 2.000 porsi untuk peserta didik dan 500 porsi untuk kelompok non-peserta didik atau kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita). Kebijakan ini bertujuan menjaga mutu gizi, keamanan pangan, dan efektivitas pelayanan di lapangan.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa batasan kapasitas ini menjadi acuan penting agar seluruh dapur layanan MBG tetap beroperasi sesuai kemampuan sumber daya dan fasilitas yang tersedia. “Standar 2.500 porsi per hari dibuat agar setiap SPPG dapat menjaga kualitas pelayanan, mulai dari proses pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/10).
Namun, BGN memberikan peluang peningkatan kapasitas hingga maksimal 3.000 porsi per hari bagi SPPG yang memiliki juru masak bersertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Syarat ini harus dipenuhi melalui lembaga sertifikasi profesi (LSP) resmi yang diakui pemerintah. Adapun komposisi maksimal tetap mengacu pada 2.500 porsi peserta didik dan 500 porsi kelompok 3B.
Nanik menegaskan, penambahan kapasitas bukan sekadar soal kuantitas, tetapi harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan sistem pengawasan mutu. “Kami ingin memastikan bahwa peningkatan kapasitas tidak mengorbankan kualitas gizi dan keamanan pangan. Prinsip utama program ini adalah memberi makanan bergizi, aman, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar peserta didik serta kelompok rentan gizi. Melalui pengaturan kapasitas ini, BGN berharap seluruh SPPG dapat menjaga konsistensi kualitas makanan bergizi sekaligus memperluas jangkauan layanan secara bertahap sesuai kesiapan lapangan.
