JAKARTA - Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita beraudiensi ke Kantor KPK RI di Jakarta, Selasa (20/5). Itu sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada 19 Maret 2025 di Yogyakarta lalu.

Audiensi dalam rangka konseling serta pendampingan secara langsung ke KPK RI tersebar ditemui oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Elly Kusumastuti. Itu sekaligus menjadi langkah penegasan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama KPK dan pemerintah daerah lainnya untuk mewujudkan good governance.

“Ini wujud komitmen kami (Pemerintah Kota Malang) untuk terus melakukan penguatan dan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,” tutur Wahyu Hidayat. Tidak hanya itu, Wahyu menyebutkan bahwa pertemuan kali ini juga merupakan bentuk komitmen pencegahan korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Dengan semangat antikorupsi, kita berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapannya. Menurutnya, integritas merupakan satu nilai penting dalam pemerintahan yang bersih, karena dengan integritas yang tinggi maka lingkungan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi akan tercipta.

Dari hasil diskusi, beberapa isu yang jadi fokus penguatan meliputi aspek pendapatan daerah, proyek strategis daerah, manajemen aparatur sipil negara (ASN), penyerahan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) oleh pengembang (perumahan), manajemen Pokir DPRD, dan pelayanan publik.

Turut hadir dan mendampingi dalam pertemuan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso, jajaran Wakil Ketua DPRD, Inspektur Kota Malang, Asisten I, dan beberapa Kepala Badan serta Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Malang.