JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia (RI) mencatat keberhasilan signifikan dalam upaya pencegahan malaadministrasi sepanjang tahun 2024. Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menyampaikan bahwa lembaganya berhasil menyelamatkan kerugian ekonomi negara sebesar Rp166,49 miliar, sebagai hasil dari penyelesaian laporan masyarakat dan tindakan korektif terhadap potensi pelanggaran layanan publik.

“Jika ditotal dari tahun 2021 hingga 2024, nilai kerugian ekonomi yang berhasil diselamatkan mencapai hampir Rp497 miliar,” ujar Najih dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/5).

10 Ribu Laporan Diselesaikan, Malaadministrasi Masih Marak di Daerah

Sepanjang 2024, Ombudsman menerima sebanyak 10.837 laporan masyarakat, dan berhasil menyelesaikan 10.303 di antaranya. Kasus yang paling banyak diadukan terkait sektor agraria (1.861 laporan), kepegawaian (1.354 laporan), serta pendidikan (1.041 laporan).

Mayoritas pelapor berasal dari kalangan perorangan, yakni mencapai 8.380 orang, menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak-haknya sebagai pengguna layanan publik.

Sementara itu, terlapor terbanyak berasal dari pemerintah daerah (5.146 laporan), diikuti oleh Badan Pertanahan Nasional (1.338 laporan) dan BUMN/BUMD (724 laporan). Data ini menunjukkan bahwa praktik malaadministrasi masih mengakar kuat di tingkat lokal dan lembaga strategis nasional.

Langkah Korektif dan Rekomendasi Ombudsman untuk Cegah Pelanggaran Layanan

Untuk menekan potensi pelanggaran layanan publik di masa depan, Ombudsman telah menerbitkan lima rekomendasi korektif. Rekomendasi ini dirancang untuk memperbaiki sistem pelayanan sekaligus menjadi bentuk pencegahan malaadministrasi secara sistemik.

“Ombudsman tidak hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga memastikan agar kejadian serupa tidak terulang dengan menyasar akar masalahnya,” terang Najih.

Yusril: Laporan Ombudsman Adalah Cermin Kejujuran Bangsa

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang hadir dalam kesempatan tersebut, mengapresiasi capaian Ombudsman RI.

“Laporan tahunan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi cermin kejujuran bangsa. Di sinilah kita bisa melihat di mana negara gagal melayani dan di mana harus dibenahi,” ujarnya.

Yusril menekankan bahwa upaya pencegahan malaadministrasi merupakan bagian penting dalam membangun birokrasi yang manusiawi dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga agar pengawasan lebih transparan dan partisipatif.