JAKARTA - PT PLN (Persero) menyatakan kesiapan penuh untuk melaksanakan program diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang rencananya akan diberlakukan pemerintah pada periode Juni-Juli 2025.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa perusahaan siap menjalankan segala arahan dan penugasan dari pemerintah terkait kebijakan stimulus ekonomi ini.
"Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah," tegas Darmawan usai menghadiri acara Diseminasi RUKN dan RUPTL di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (2/6).
Kebijakan diskon tarif listrik ini merupakan salah satu dari enam paket stimulus ekonomi yang akan diluncurkan pemerintah mulai 5 Juni 2025 mendatang. Berbeda dengan program diskon listrik sebelumnya yang berlaku Januari-Februari 2025, kali ini diskon 50 persen hanya akan diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya terpasang di bawah 1.300 volt ampere (VA). Pada program sebelumnya, diskon juga berlaku untuk pelanggan 2.200 VA.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyampaikan laporan awal mengenai rencana stimulus ekonomi ini kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (23/5). Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menjelaskan bahwa seluruh regulasi pendukung keenam paket stimulus ekonomi ditargetkan rampung sebelum tanggal peluncuran.
"Keputusan sudah diambil dalam rapat koordinasi terbatas. Sekarang tinggal disusun di tiap kementerian. Ada yang perlu Peraturan Pemerintah (PP), ada yang butuh Peraturan Menteri (Permen). Tapi semua harus tuntas sebelum 5 Juni," jelas Susiwijono di Jakarta.
Namun, tampaknya masih ada ketidakselarasan informasi di tingkat kementerian. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum menerima laporan resmi mengenai rencana pemberian diskon listrik ini.
"Kalau ada pemotongan atau apapun, dalam mekanismenya selalu ada pembahasan dulu. Pembahasannya biasanya melibatkan kementerian ESDM," ujar Bahlil di Jakarta. Ia menambahkan, hingga Senin (26/5) dirinya belum mendapatkan laporan resmi terkait rencana tersebut.
Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa penugasan resmi kepada PLN untuk melaksanakan program diskon listrik masih menunggu arahan tertulis dari Menko Perekonomian.
"Iya, tunggu suratnya dari beliau (Airlangga)," kata Erick usai menghadiri Indonesia Sharia Forum 2025.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Airlangga mengenai rencana ini, namun penugasan formal kepada PLN masih menunggu dokumen resmi.
Program diskon listrik ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Kebijakan serupa yang pernah diterapkan sebelumnya terbukti mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga dan menjaga daya beli masyarakat. Namun, implementasinya kali ini akan lebih terfokus pada kelompok masyarakat dengan daya listrik rendah yang dinilai paling membutuhkan bantuan.
PLN sebagai pelaksana teknis program ini telah mempersiapkan sistem dan mekanisme pendukung. Perusahaan milik negara ini memiliki pengalaman dalam menyalurkan berbagai program bantuan pemerintah, termasuk diskon dan subsidi listrik sebelumnya. Dengan infrastruktur dan database pelanggan yang sudah mapan, PLN optimis dapat menjalankan program ini secara efektif begitu seluruh regulasi dan mekanisme resmi ditetapkan oleh pemerintah.
Kebijakan stimulus ekonomi melalui diskon listrik ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Program ini juga diharapkan dapat menjadi stimulus positif bagi perekonomian di tingkat rumah tangga, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang masih membayangi.
