JAKARTA - Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyuarakan kekhawatiran serius terkait rencana pemerintah Indonesia mengekspor 24.000 ton beras ke Malaysia. Meskipun saat ini stok beras nasional tercatat aman dengan jumlah mencapai 4 juta ton, organisasi ini meminta pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mengancam pasokan beras domestik di masa mendatang. Said Abdullah, Koordinator KRKP, menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang memasuki musim kemarau basah yang berpotensi memicu ledakan populasi hama pertanian.  

"Meskipun stok beras saat ini terlihat cukup, pemerintah dan Bulog harus benar-benar mempertimbangkan produksi beras di masa depan. Indonesia perlu berhati-hati dalam mengekspor komoditas pangan pokok ini," ujar Said dalam keterangannya kepada media pada Senin (2/6).

Ia menekankan bahwa kondisi iklim panas basah yang sedang terjadi dapat mempercepat reproduksi hama seperti wereng, penggerek batang padi, dan tikus. Serangan hama tersebut berpotensi menurunkan hasil panen bahkan menyebabkan gagal panen di beberapa daerah.  

Said juga mempertanyakan kesiapan data prediksi produksi beras dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog untuk menghadapi tantangan di musim tanam berikutnya.

"Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki data dan prediksi yang akurat mengenai produksi beras di musim-musim mendatang? Ini penting untuk memastikan ekspor tidak mengorbankan kebutuhan dalam negeri," tambahnya.

KRKP menyarankan pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan ekspor, terutama dengan mempertimbangkan variabilitas iklim dan potensi gangguan produksi padi.  

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengonfirmasi rencana ekspor beras ke Malaysia melalui skema bisnis business-to-business (B2B), bukan oleh pemerintah secara langsung.

"Kami berencana mengirim sekitar 2.000 ton beras konsumsi dari wilayah terdekat dengan Malaysia, yaitu Kalimantan Barat," jelas Amran dalam acara syukuran pencapaian cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton di Jakarta.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pelaku usaha baik BUMN seperti Bulog dan ID FOOD maupun perusahaan swasta yang akan diberi izin ekspor.  

Pemerintah melalui Kementan membuka peluang bagi produsen beras di daerah perbatasan, khususnya Kalimantan Barat, untuk memanfaatkan pasar ekspor ke Malaysia. Kabupaten Sambas disebut-sebut sebagai salah satu daerah yang produksi berasnya tidak hanya mencukupi kebutuhan lokal tetapi juga berpotensi untuk dikirim ke luar negeri.

 Amran menegaskan bahwa ekspor hanya akan dilakukan jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi, dengan jenis beras yang diekspor bisa berupa beras medium maupun premium tergantung kesepakatan antara pelaku usaha.  

Namun, KRKP tetap mengingatkan bahwa kebijakan ekspor harus memprioritaskan ketahanan pangan nasional. Organisasi ini mendorong pemerintah untuk memiliki mekanisme pengawasan yang ketat terhadap realisasi ekspor, termasuk memastikan adanya sistem cadangan yang memadai untuk mengantisipasi kemungkinan gagal panen atau krisis pangan di masa depan.

"Kita tidak ingin kebijakan ekspor justru membuat Indonesia harus impor beras lagi di kemudian hari karena kurangnya perhitungan," tegas Said.  

Di sisi lain, beberapa pengamat pertanian mendukung rencana ekspor terbatas ini asalkan disertai dengan penguatan sistem monitoring produksi dan stok beras nasional secara real-time. Mereka juga menyarankan agar ekspor diarahkan untuk membuka pasar baru sekaligus mendorong peningkatan kualitas produksi beras dalam negeri. Namun, semua pihak sepakat bahwa keputusan akhir harus didasarkan pada data yang komprehensif dan proyeksi jangka panjang untuk menjamin stabilitas pasokan beras domestik.  

Sementara itu, Kementan dan Bapanas diharapkan dapat segera menyusun skema yang jelas terkait mekanisme ekspor beras, termasuk kriteria perusahaan yang boleh berpartisipasi, sistem verifikasi stok, serta pengaturan volume ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan lokal. Transparansi dalam proses ini dinilai penting untuk menghindari polemik dan memastikan kebijakan ekspor berjalan seimbang dengan upaya menjaga ketahanan pangan nasional.  

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, rencana ekspor beras ke Malaysia masih perlu dikaji lebih mendalam sebelum benar-benar direalisasikan. Pemerintah dituntut untuk bijak dalam mengambil keputusan agar tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek tetapi juga memastikan ketersediaan beras bagi seluruh masyarakat Indonesia di masa depan.