JAKARTA – Tim Inspektur Tambang (IT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM terus melakukan verifikasi lapangan di lokasi bencana longsor di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Verifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan tambang yang menewaskan 17 orang.

Per 31 Mei 2025, total korban mencapai 33 orang, terdiri dari 17 meninggal dunia, 8 luka-luka, dan 8 lainnya masih dalam pencarian. Potensi longsor susulan menjadi tantangan utama dalam proses evakuasi.

“Tim IT Ditjen Minerba hingga saat ini masih terus melakukan verifikasi lapangan untuk mengidentifikasi penyebab dasar dan penyebab langsung kecelakaan, baik dari sisi manusia, metode kerja, peralatan, material, dan lingkungan kerja,” kata Dwi Anggia, Juru Bicara Kementerian ESDM, Minggu (1/6).

Tim IT telah menggunakan drone untuk menilai kondisi lereng pascalongsor dan berkoordinasi dengan Dandim selaku IC Commander, Basarnas, BPBD, TNI/Polri, dan aparat daerah guna mempercepat pencarian korban.

Lokasi kejadian diketahui berada di area pertambangan milik Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Azhariyah, yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan SK DPMPTSP Jawa Barat nomor 540/64/29.1.07.0/DPMPTSP/2020. Namun, izin tersebut telah dicabut oleh Gubernur Jawa Barat menyusul tragedi ini.

“Sejak 2024, tambang ini tidak memiliki dokumen RKAB. Sudah kami ingatkan berkali-kali. Pada 19 Maret 2025 juga telah diminta untuk menghentikan kegiatan, tapi tidak diindahkan,” tegas Kepala Dinas ESDM Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencabut secara permanen seluruh izin tambang yang berada di Blok Gunung Kuda, termasuk tiga tambang lain selain milik Kopontren Al-Azhariyah, yang diduga masih dalam satu grup.