BANDUNG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mendorong Bank BJB untuk meningkatkan target penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Jawa Barat.

Permintaan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Menteri PKP ke Kantor Pusat Bank BJB di Kota Bandung, Senin (2/6/2025). Dalam kesempatan itu, Maruarar menegaskan pentingnya memanfaatkan peningkatan kuota FLPP nasional tahun 2025 yang mencapai 350.000 unit, jumlah tertinggi dalam sejarah program tersebut.

“Kalau target nasional FLPP 350.000 unit dan Jawa Barat bisa menyerap 30 persen, maka ada pasar sekitar 105.000 rumah subsidi. Saya minta Bank BJB minimal bisa menargetkan 10 persen penyaluran di Jawa Barat, atau sekitar 30.000 sampai 35.000 unit,” kata Maruarar.

Maruarar menyebut kontribusi Bank BJB dalam penyaluran FLPP selama ini baru mencapai 5 persen dari kuota nasional. Ia menilai perlu adanya terobosan dan inovasi agar lebih banyak warga Jawa Barat, khususnya dari kalangan MBR, dapat memiliki rumah pertama yang layak dan terjangkau.

Dalam forum diskusi yang digelar di BJB Tower, Jalan Naripan No. 12-14, Bandung, Menteri PKP turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Direktur Utama Bank BJB Yusuf Saadudin, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Diskusi tersebut membahas upaya optimalisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP oleh Bank BJB.

Tak hanya memberikan arahan, Maruarar juga menyampaikan bentuk motivasi kepada pegawai Bank BJB. Ia menjanjikan hadiah umrah kepada 10 pegawai terbaik jika target penyaluran tercapai.

“Saya akan kasih 10 orang pegawai terbaik Bank BJB untuk umrah dari uang pribadi saya, jika target ini tercapai. Ini bentuk cinta saya pada Jawa Barat dan rakyatnya. Saya ingin masyarakat MBR bisa punya rumah pertama yang berkualitas,” ujar Maruarar.

Ia menegaskan bahwa kenaikan kuota FLPP ini adalah bukti nyata bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpihak pada masyarakat kecil. Menurutnya, penyediaan rumah layak huni adalah hak dasar warga negara yang harus dipenuhi.

“Sejak Indonesia merdeka, baru tahun ini target FLPP naik jadi 350.000 unit. Ini sejarah dan bukti bahwa negara hadir untuk wong cilik,” tegasnya.

Sebagai informasi, realisasi penyaluran FLPP pada kuartal I 2025 telah mencapai 53.874 unit, meningkat 1.173 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya 4.229 unit.

Menanggapi dorongan dari Menteri PKP, Direktur Utama Bank BJB, Yusuf Saadudin menyatakan kesiapan pihaknya untuk meningkatkan target penyaluran FLPP.

“Kami siap mendorong pencapaian target yang ditetapkan Menteri PKP. Ini jadi tantangan baru untuk Bank BJB agar berkiprah lebih baik dalam mendukung program sejuta rumah,” kata Yusuf.

Ia menambahkan, pihaknya segera berkoordinasi dengan asosiasi pengembang di Jawa Barat guna memastikan ketersediaan pasokan rumah subsidi. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran penyaluran KPR FLPP.

Sejak 2016 hingga 2025, Bank BJB telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 37.636 unit rumah dengan total pembiayaan sebesar Rp4,6 triliun, menggunakan dana dari BP Tapera dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Adapun capaian penyaluran sejak Presiden Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024 hingga 2 Juni 2025 tercatat sebanyak 2.119 unit rumah senilai Rp344,3 miliar, dengan rincian dana dari BP Tapera sebesar Rp258,2 miliar dan dari PT SMF sebesar Rp86,1 miliar.

Sementara itu, untuk periode 1 Januari hingga 2 Juni 2025, Bank BJB telah menyalurkan 1.791 unit rumah senilai Rp290,4 miliar.

Yusuf menyebut bahwa penyaluran terbanyak tersebar di beberapa wilayah seperti Kabupaten Bekasi, Subang, Tangerang, Sumedang, Cirebon, Kuningan, Bogor, Sukabumi, Garut, dan Kabupaten Bandung.

“Kami akan terus tingkatkan sinergi dan akselerasi agar lebih banyak masyarakat MBR yang bisa menikmati rumah pertama dengan skema FLPP,” tandas Yusuf.