Sejarah politik Korea Selatan kembali mencatat nama baru di jajaran pemimpinnya. Lee Jae-myung (61), seorang politikus yang dikenal ulet dan gigih, berhasil memenangi pemilihan presiden pada Selasa, 3 Juni 2025. Kandidat dari Partai Demokrat ini memperoleh 49,3 persen suara, mengungguli pesaingnya, Kim Moon-soo, yang mendapatkan 41,3 persen suara, berdasarkan data resmi dari Komisi Pemilihan Umum Nasional Korea Selatan. Kemenangan Lee disambut dengan sorak gembira para pendukungnya yang berharap ini akan menjadi awal perubahan besar dalam lanskap politik dan ekonomi di Negeri Ginseng.

Dalam pidato singkatnya setelah dinyatakan menang, Lee Jae-myung menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas jabatan selama beberapa tahun ke depan. "Kita dapat mengatasi kesulitan sementara ini dengan kekuatan gabungan rakyat kita, yang memiliki kemampuan hebat," kata Lee, sebagaimana dikutip dari Reuters. Sementara itu, Kim Moon-soo dengan tenang mengakui kekalahannya dan menyampaikan ucapan selamat kepada presiden terpilih.

Perjalanan Panjang Seorang Pemimpin

Siapakah Lee Jae-myung, sosok yang kini memimpin Korea Selatan? Pria berusia 61 tahun ini memang telah menjadi kandidat favorit yang diharapkan menang, dan kemenangannya merupakan puncak dari perjalanan politik yang panjang dan penuh liku. Lee dikenal sebagai pribadi yang ulet dan pantang menyerah, tercermin dari kontestasinya dalam pemilihan presiden ini yang merupakan yang ketiga kalinya bagi dirinya.

Lahir di Andong, Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan, Lee Jae-myung adalah anak kelima dari tujuh bersaudara. Masa kecilnya diwarnai dengan kemiskinan ekstrem. Ia bahkan mengaku sering membolos sekolah karena harus berjalan kaki sejauh 5 kilometer untuk mencapai sekolahnya. Situasi ekonomi keluarga yang sulit memaksa Lee berhenti sekolah di usia remaja untuk mencari nafkah. Bersama ibu dan saudara perempuannya, ia pernah bekerja sebagai pembersih toilet. Lee juga pernah menjadi buruh di beberapa pabrik saat masih muda. Bukti fisik dari kerja kerasnya di industri adalah pergelangan tangannya yang remuk akibat kecelakaan kerja, kondisi yang kemudian membebaskannya dari kewajiban wajib militer.

Meskipun harus berhenti sekolah, Lee tidak menyerah pada keterbatasan. Ia mengejar pendidikan yang hilang dengan mengikuti ujian kesetaraan dan berhasil masuk ke Universitas Chung-Ang, di mana ia belajar hukum melalui beasiswa.⁶ Pada tahun 1986, ia berhasil lulus ujian pengacara dan memulai karier sebagai pengacara serta aktivis hak asasi manusia, menunjukkan dedikasi awalnya terhadap keadilan sosial.

Merambah Dunia Politik dan Perjuangan Tanpa Henti

Lee Jae-myung terjun ke dunia politik pada tahun 2005 dengan bergabung ke pendahulu Partai Demokrat Korea (DPK). Setahun kemudian, ia mengikuti pemilihan wali kota Seongnam untuk pertama kalinya namun belum berhasil. Kegigihannya membuahkan hasil pada tahun 2010 dan 2014, ketika ia terpilih menjadi wali kota Seongnam. Selama menjabat, ia mulai mendapatkan pengakuan luas berkat kebijakan-kebijakan kesejahteraan progresif yang digagasnya, seperti program seragam sekolah yang didanai pemerintah kota dan implementasi pendapatan dasar universal, yang menjadi cikal bakal popularitasnya.

Pada tahun 2017, Lee menjadi kandidat presiden dari DPK, namun saat itu ia harus mengakui keunggulan Moon Jae-in yang akhirnya terpilih sebagai presiden. Namun, kegagalan tersebut tidak mematahkan semangatnya. Setahun berselang, ia berhasil terpilih sebagai gubernur Provinsi Gyeonggi, salah satu provinsi terpadat dan terkaya di Korea Selatan.

Perjalanan Lee menuju kursi kepresidenan kembali berlanjut pada tahun 2022, ketika ia sekali lagi maju sebagai kandidat presiden dari DPK. Namun, ia harus kembali menelan kekalahan tipis dari Yoon Suk Yeol. Setelah kekalahan tersebut, Lee harus puas menjadi anggota parlemen yang mewakili distrik pemilihan di kota Incheon pada akhir tahun 2022, melanjutkan perjuangannya dari ranah legislatif.

Kontroversi dan Tantangan Hukum

Perjalanan politik Lee Jae-myung tidak lepas dari bayang-bayang berbagai kontroversi, termasuk kasus hukum yang sedang berlangsung dan mengancam kariernya. Salah satu kontroversi utama adalah tuduhan korupsi, penyuapan, dan pelanggaran kepercayaan yang berkaitan dengan proyek pengembangan lahan pada tahun 2023.

BBC melaporkan bahwa ancaman hukum lain yang mungkin lebih krusial adalah tuduhan bahwa Lee secara sadar membuat pernyataan palsu selama debat kampanye presiden tahun 2022. Dalam debat yang ditayangkan di televisi Korea Selatan pada Desember 2021, Lee membantah mengenal secara pribadi Kim Moon-ki, seorang tokoh kunci dalam skandal pengembangan lahan yang dilanda korupsi dan telah bunuh diri beberapa hari sebelumnya. Jaksa menduga klaim tersebut salah, sehingga melanggar Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik.

Pada November 2024, Lee dinyatakan bersalah atas tuduhan pernyataan palsu dan dijatuhi hukuman penjara satu tahun yang ditangguhkan. Namun, pada Maret 2025, pengadilan banding membebaskannya dari tuduhan tersebut. Putusan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung Korea Selatan, yang meminta agar kasus tersebut dikaji ulang. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 18 Juni di Pengadilan Tinggi Seoul, jauh setelah pemungutan suara pada 3 Juni. Dengan demikian, putusan akhir tidak mungkin dikeluarkan sebelum pemilih memberikan suara mereka. Jika Lee dihukum setelah memenangkan kursi kepresidenan, perdebatan konstitusional yang kompleks dapat muncul mengenai Pasal 84 UUD Korea Selatan, yang melindungi presiden yang sedang menjabat dari tuntutan pidana kecuali dalam kasus pemberontakan atau pengkhianatan.

Di samping itu, Lee juga menghadapi persidangan pidana terpisah atas dua dakwaan korupsi besar. Pertama, terkait dugaan pelanggaran kepercayaan dalam skandal pengembangan lahan Daejang-dong, yang menurut jaksa mengakibatkan kerugian besar bagi Kota Seongnam selama masa jabatannya sebagai wali kota. Kasus kedua melibatkan penyuapan yang terkait dengan sumbangan. Jaksa menduga, Lee menekan perusahaan swasta untuk menyumbang ke Seongnam FC, klub sepak bola kota itu, dengan imbalan bantuan administratif.

Ancaman lain terhadap ambisi politik Lee juga datang dalam bentuk serangan fisik. Pada Januari 2024, saat menjawab pertanyaan wartawan di luar lokasi pembangunan bandara yang direncanakan di Busan, Lee ditikam di leher oleh seorang pria yang mendekatinya untuk meminta tanda tangan. Akibatnya, ia mengalami cedera di bagian vena jugularis dan memerlukan pembedahan besar, meskipun kondisinya tidak kritis. Setelah insiden itu, ia tetap melanjutkan kampanye dengan perlindungan ketat, berlindung di balik kaca antipeluru, mengenakan rompi antipeluru, dan dikelilingi oleh agen yang membawa tas balistik. Penyerang, yang mengaku menulis manifesto delapan halaman dan ingin memastikan bahwa Lee tidak pernah menjadi presiden, kemudian dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

Serangan itu sempat memunculkan kekhawatiran serius tentang semakin dalamnya polarisasi politik di Korea Selatan, terutama di tengah pemilihan Lee dan Yoon sebagai presiden kala itu. Survei yang disponsori oleh surat kabar Hankyoreh pada Desember 2023, beberapa minggu sebelum Lee diserang, menemukan bahwa lebih dari 50 persen responden merasa bahwa perpecahan politik Korea Selatan semakin memburuk. Ada juga yang mengeklaim bahwa sebagai pemimpin Partai Demokrat, Lee memainkan peran utama dalam memperparah masalah tersebut, dengan sering menghalangi usulan pemerintahan Yoon dan menjadikannya presiden yang tidak berdaya.

Meskipun dibebani oleh berbagai kontroversi dan tantangan, kemenangan Lee Jae-myung sebagai Presiden Korea Selatan menunjukkan bahwa perjalanannya dari buruh pabrik hingga puncak kekuasaan telah mendapatkan dukungan signifikan dari rakyat. Ini sekaligus menjadi babak baru bagi politik Korea Selatan yang terus bergejolak.