JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/6). Pertemuan ini dilakukan untuk memastikan bahwa program diskon transportasi yang telah menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi bisa segera diimplementasikan pada awal Juni ini. Program ini mencakup berbagai moda transportasi, mulai dari tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, tiket kapal laut, hingga diskon tarif tol.
Erick Thohir menjelaskan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan kebijakan ini berjalan tepat waktu untuk meringankan beban masyarakat, terutama di tengah musim liburan. "Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini, diskon-diskon yang sudah dibahas dalam rapat terbatas bisa segera direalisasikan. Ini mencakup kereta api, jalan tol, pesawat, dan lain-lain," ujar Erick seusai pertemuan di Istana Kepresidenan.
Untuk mempercepat pelaksanaan program ini, Kementerian BUMN terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar Surat Keputusan Bersama (SKB) segera diterbitkan. Erick optimistis proses ini tidak akan memakan waktu lama karena sebelumnya program serupa telah berjalan dengan baik. "Kami sedang berdiskusi dengan Menkeu agar SKB bisa segera keluar. Insya Allah, program ini bisa berjalan lancar seperti sebelumnya. Kompleksitasnya tidak terlalu berat karena sudah ada pengalaman sebelumnya," tambahnya.
Presiden Prabowo bahkan menanyakan apakah diskon transportasi bisa dimulai lebih cepat, yakni pada Kamis (5/6). Erick menegaskan bahwa pihaknya siap melaksanakan instruksi tersebut. "Kemarin memang diputuskan program ini berlaku mulai 5 Juni hingga Juli. Presiden menanyakan apakah besok sudah bisa dijalankan. Kami siap, dan ini tentu sangat membantu masyarakat yang sedang berlibur," ucap Erick.
Paket stimulus ekonomi ini resmi diumumkan pemerintah pada Senin (2/6) setelah rapat antara Presiden Prabowo dengan para menteri terkait. Selain diskon transportasi, paket ini juga mencakup Bantuan Subsidi Upah (BSU), penambahan bantuan sosial, dan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 24,44 triliun, dengan Rp 23,59 triliun bersumber dari APBN dan Rp 850 miliar dari dana non-APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa paket stimulus ini dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. "Presiden memutuskan untuk memberikan paket stimulus agar ekonomi tetap stabil. Ada lima kebijakan utama yang diambil, dengan target penerima manfaat yang jelas," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi di tengah tantangan global. Dengan diskon transportasi, diharapkan mobilitas masyarakat meningkat, sehingga sektor pariwisata dan UMKM juga ikut terdorong. Pemerintah akan terus memantau pelaksanaan program ini untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
