JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia di Gedung Nusantara III, Senayan, Rabu (5/6). Pertemuan ini menjadi ruang aspirasi bagi para pekerja yang mengeluhkan sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan kesejahteraan mereka.

“Kami telah berdiskusi lebih dalam dengan teman-teman serikat pekerja, dan segera akan kami koordinasikan dengan Kementerian BUMN dan direksi PT Pos Indonesia,” ujar Dasco usai audiensi.

Salah satu isu utama yang disampaikan adalah terkait ketidakpastian program pensiun. Program tersebut sempat dihentikan, lalu dikembalikan, namun tanpa kejelasan yang memberi rasa aman bagi para pensiunan.

Selain itu, para pekerja menyoroti sistem pengupahan dan pola kerja yang berlaku saat ini. Mereka mendesak perubahan status dari mitra menjadi Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT). Langkah ini dinilai penting agar pekerja dapat memperoleh hak-hak normatif seperti tunjangan.

 “Hal ini menjadi fondasi bagi buruh agar bisa memperoleh hak yang selama ini mereka rasakan belum terpenuhi,” jelas Dasco.

Pekerja juga menolak rencana penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan menggantikan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan. Mereka menilai sistem ini dapat mengurangi akses pelayanan kesehatan yang sesuai kebutuhan.

Dasco menegaskan, DPR akan menjadikan pertemuan ini sebagai langkah awal perbaikan tata kelola BUMN, khususnya yang bergerak di sektor layanan publik seperti PT Pos Indonesia.