JAKARTA - Arab Saudi memberikan kritikan keras terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2025, yang dinilai kurang optimal. Hal ini memicu wacana pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50 persen pada 2026. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa evaluasi tersebut disampaikan melalui Deputi Kelembagaan dan Kerja Sama Luar Negeri. Menurutnya, pihak Arab Saudi menilai kinerja Kementerian Agama dalam mengelola haji tahun ini buruk.  

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sempat menyampaikan rencana pemotongan kuota jemaah Indonesia. Namun, Dahnil menegaskan bahwa informasi tersebut tidak akan dilaksanakan, terutama karena pada 2026 penyelenggaraan haji sepenuhnya akan diambil alih oleh BP Haji.  

Salah satu masalah utama yang disorot Arab Saudi adalah sistem layanan kesehatan jemaah yang tidak memadai. Dahnil mengakui adanya laporan kesehatan palsu dari Indonesia, di mana jemaah yang seharusnya tidak layak berangkat tetap diberangkatkan. Hal ini memicu protes langsung dari otoritas Saudi, yang mempertanyakan alasan Indonesia mengirim jemaah dengan kondisi kesehatan kritis.  

Selain itu, jumlah tenaga medis Indonesia dinilai tidak sebanding dengan jumlah jemaah, sehingga menghambat pelayanan kesehatan. Meski demikian, Arab Saudi menyambut positif pembentukan BP Haji sebagai langkah reformasi. Pemerintah Saudi menyatakan optimisme terhadap manajemen baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.  

Dahnil menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait wacana pemotongan kuota. Ia memastikan bahwa Presiden Prabowo dan BP Haji akan berupaya maksimal agar kuota haji Indonesia tetap utuh.