MADINAH – Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengungkapkan keprihatinan atas buruknya layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia setelah puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ia menyebut persoalan ini sebagai catatan serius, terutama terkait tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang kini turut menangani konsumsi pasca Armuzna.

“Pasca Armuzna, jemaah kita yang sudah sangat lelah justru harus menghadapi masalah baru: makanan tidak datang tepat waktu, bahkan ada yang tidak mendapatkannya sama sekali,” ujar Abdul Fikri dalam pesan singkat dari Madinah, Rabu (11/6/2025). Ia menambahkan bahwa makanan yang diterima pun dalam kondisi sangat minimalis.

Abdul Fikri menyoroti peran BPKH Limited sebagai penyedia konsumsi tahun ini, yang dinilai justru menciptakan masalah baru. Sebelumnya, konsumsi jemaah disediakan oleh delapan syarikah atau perusahaan katering yang ditunjuk otoritas Arab Saudi. Namun, setelah dialihkan ke BPKH, dua dapur katering mengalami kegagalan produksi sehingga distribusi terganggu.

“Banyak jemaah hanya mendapat kompensasi dalam bentuk uang riyal. Ini tentu memicu kekecewaan, karena kelelahan pasca ibadah puncak tidak diimbangi dengan layanan konsumsi yang layak,” kata Politisi Fraksi PKS itu.

Ia meminta BPKH mengevaluasi total sistem layanan konsumsi dan tidak lagi mengelola secara amatiran. “Mengurus konsumsi jemaah haji tidak bisa coba-coba. Harus profesional, karena menyangkut kebutuhan pokok,” tegasnya.

Meski mengkritik keras, Abdul Fikri tetap mengajak jemaah untuk bersabar dan menjadikan kendala ini sebagai ujian dalam beribadah. “Semoga ini menjadi ladang pahala dan tidak mengurangi kekhusyukan jemaah,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyatakan bahwa pihaknya telah menyediakan makanan Ready To Eat (RTE) yang praktis, higienis, dan sesuai dengan selera Indonesia, khususnya pada 7, 8, dan 13 Zulhijjah. Menurutnya, langkah ini diambil untuk menjaga kesehatan jemaah di tengah gangguan distribusi.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar turun langsung memantau situasi dan memastikan jemaah yang terdampak akan menerima kompensasi berupa uang riyal.