MADINAH – Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap layanan kesehatan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Anggota Timwas dr. Edy Wuryanto menyoroti rasio tenaga medis yang dinilai tidak ideal, yakni hanya satu petugas kesehatan untuk melayani sekitar 400 jemaah.

“Rasio ini terlalu timpang dan menyebabkan pelayanan kesehatan kurang maksimal,” ujar Edy di Madinah, Kamis (12/6). Ia juga mengkritisi sistem layanan yang membatasi tindakan medis di luar fasilitas resmi Arab Saudi, menyebabkan keterlambatan dalam proses perujukan jemaah yang sakit.

Menurut Edy, tenaga kesehatan Indonesia seharusnya lebih difokuskan pada upaya promotif dan preventif seperti deteksi dini serta klasifikasi risiko kesehatan jemaah. Hal ini penting agar jemaah berisiko tinggi mendapatkan perlakuan khusus, termasuk jalur perujukan yang lebih cepat dan tepat.

Edy juga menyesalkan sempat tidak beroperasinya Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) pada awal musim haji 2025. Ia menilai keberadaan klinik sangat vital sebagai fasilitas transit medis sebelum dan sesudah jemaah dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi.

Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong pemerintah membangun Rumah Sakit Haji Indonesia di Makkah. Menurutnya, dengan jumlah jemaah yang sangat besar setiap tahun, sudah saatnya Indonesia memiliki fasilitas kesehatan permanen untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efektivitas komunikasi dalam perawatan jemaah.

Edy menegaskan usulan tersebut akan dibawa ke pembahasan Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan. Sebagai informasi, KKHI akhirnya kembali diizinkan beroperasi oleh pemerintah Arab Saudi, meski dengan sejumlah pembatasan terkait tindakan medis yang tetap harus ditangani rumah sakit setempat.