JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa krisis perumahan nasional hanya bisa diatasi jika persoalan utama, yakni harga dan ketersediaan tanah diselesaikan secara tuntas. Hal ini disampaikan dalam Diskusi Tematik Forum International Conference on Infrastructure di Jakarta.

“Tanah adalah komponen terbesar dari harga rumah, bahkan lebih dari konstruksi. Jika persoalan tanah dan perizinan ditangani, harga rumah bisa ditekan hingga 50%,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh bersaing dengan pasar tanah, melainkan berperan sebagai fasilitator agar rakyat dapat mengakses hunian terjangkau. Sementara itu, sektor konstruksi diserahkan ke mekanisme pasar.

Pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah, masing-masing satu juta di wilayah urban, perdesaan, dan pesisir. Tiap wilayah memiliki pendekatan berbeda:

Rural (perdesaan): Fokus pada renovasi rumah warga dengan bantuan Rp21,5 juta per rumah. Sebagian besar digunakan untuk material, didukung koperasi lokal agar ekonomi desa tumbuh.

Pesisir: Pemerintah menata permukiman nelayan menjadi kawasan hunian sekaligus destinasi wisata. Wamen Fahri menyebut Indonesia berpotensi memiliki “13.000 Maladewa baru” di pesisirnya.

Urban: Karena harga lahan tinggi, solusi berupa hunian vertikal (rumah susun) terus didorong. Subsidi diarahkan ke penyediaan lahan, bukan pembangunan.

Fahri menekankan, budaya hidup vertikal adalah keniscayaan untuk mengendalikan penggunaan lahan serta menjaga ketahanan pangan dan energi.

Ia juga menyebut sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi nasional dalam 10 tahun ke depan, dengan kebutuhan pembiayaan Rp30 triliun per tahun dan potensi menggerakkan 185 sektor industri serta menyerap tenaga kerja secara besar-besaran.

“Pembangunan rumah menyentuh semua lini ekonomi: dari baja, semen, hingga kayu dan pekerja bangunan. Ini peluang besar untuk mengentaskan kemiskinan,” tutupnya.