SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat komitmennya dalam mencegah pernikahan usia anak melalui gelaran Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (PPA) Award yang dilaksanakan di Royal Plaza Surabaya, Rabu (11/6/2025). Kegiatan ini menjadi upaya konkret untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak di Kota Pahlawan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya, Ida Widayati, menegaskan pentingnya sinergi berbagai pihak, mulai dari RT/RW, tokoh agama, masyarakat, NGO pemerhati anak, hingga remaja, dalam mencegah pernikahan dini.

“Pernikahan anak adalah bentuk tidak terpenuhinya hak anak. Kita ingin anak-anak bisa belajar dan berkreasi, bukan terpaksa menikah di usia muda,” ujar Ida dalam siaran pers, Sabtu (14/6/2025).

Kegiatan PPA Award ini menghadirkan Forum Anak Surabaya (FAS), Duta GenRe, dan Organisasi Pelajar Surabaya (Orpes). Remaja dilibatkan secara aktif sebagai agen perubahan yang menyuarakan bahaya nikah muda kepada teman sebaya, baik di sekolah maupun lingkungan sekitar.

Salah satu pendekatan inovatif yang dilakukan Pemkot adalah pembentukan kampung ramah perempuan dan anak, yang menjadi sarana edukasi di lingkungan warga. Pendekatan di tiap wilayah pun disesuaikan, seperti di Surabaya Utara yang melibatkan tokoh agama untuk memperkuat pesan pencegahan pernikahan anak.

Menurut Ida, edukasi dari anak ke anak terbukti efektif. “Anak-anak Surabaya aktif menyampaikan pesan ini kepada temannya sendiri. Mereka saling menguatkan untuk menolak pernikahan dini,” jelasnya.

Perwakilan Forum Anak Surabaya, Valencia (SMAN 1 Surabaya), menyebut kegiatan ini penting karena memberi ruang bagi remaja untuk mengekspresikan gagasan pencegahan pernikahan dini. “Ada talkshow dan edukasi yang dikemas interaktif. Anak-anak juga bebas menyuarakan aspirasinya,” katanya.

Hal senada disampaikan Aron (SMAN 12 Surabaya) dan Aditya (SMAN 19 Surabaya), yang menilai kegiatan ini memberi banyak insight sekaligus motivasi agar remaja lebih produktif, bukan terjebak pernikahan usia dini.

“Kita siap mendukung langkah Pemkot. Apalagi kita sedang mengalami bonus demografi, jadi harus benar-benar disiapkan untuk generasi penerus yang unggul,” pungkas Aditya.