Partai Nasional Skotlandia (SNP) mengancam akan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) tentang pengakuan negara Palestina jika Perdana Menteri Inggris Keir Starmer tidak mengubah sikapnya terkait isu tersebut. Sikap tegas SNP ini disampaikan menjelang berakhirnya masa reses parlemen musim panas, dengan rencana memaksa pemungutan suara saat sidang parlemen kembali pada September 2025.  

Stephen Flynn, pemimpin SNP di parlemen Inggris, menegaskan bahwa PM Starmer harus segera menghentikan dukungannya terhadap Israel dan mendorong pengakuan Palestina. "Jika Keir Starmer terus menghalangi pengakuan Inggris atas Palestina, SNP akan mengajukan RUU Pengakuan Palestina dan memaksakan pemungutan suara jika perlu," ujar Flynn, dikutip dari AFP.  

PM Starmer sebelumnya menyatakan komitmennya untuk mengakui Palestina, tetapi menegaskan bahwa langkah tersebut harus menjadi bagian dari proses perdamaian yang lebih luas di Timur Tengah. Namun, tekanan terhadap pemerintah Inggris semakin menguat setelah lebih dari 220 anggota parlemen dari sembilan partai politik, termasuk beberapa dari Partai Buruh yang berkuasa, menandatangani surat yang mendesak pengakuan resmi terhadap Palestina pada Jumat (25/7/2025).  

Desakan ini muncul setelah Presiden Perancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana negaranya untuk secara resmi mengakui Palestina dalam pertemuan PBB September 2025. Jika terlaksana, Perancis akan menjadi negara pertama dari kelompok G7 dan negara Eropa paling berpengaruh yang mengambil langkah tersebut.  

Di dalam negeri, tekanan terhadap Starmer juga meningkat seiring dengan penolakan publik terhadap konflik di Gaza dan kekhawatiran akan bencana kelaparan massal di wilayah tersebut. Starmer dilaporkan telah membahas rencana bantuan kemanusiaan Inggris, termasuk evakuasi anak-anak Gaza yang terluka, dalam percakapan dengan Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz.  

Meskipun SNP hanya memiliki sembilan kursi di parlemen Inggris, langkah politik mereka dinilai dapat menambah tekanan signifikan terhadap pemerintah dalam kebijakan luar negeri terkait Palestina.