JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa lokasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin rapat koordinasi tingkat menteri untuk merumuskan langkah konkret memperbaiki tata kelola MBG.

Zulkifli menegaskan, arahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas utama. “Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut generasi penerus bangsa,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9).

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan enam langkah strategis. Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk investigasi. Kedua, mengevaluasi kualitas dan kedisiplinan juru masak di seluruh SPPG. Ketiga, memperketat sanitasi, termasuk pengelolaan air dan limbah, yang kini diawasi secara nasional.

Langkah keempat, melibatkan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi perbaikan. Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak. Keenam, mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS untuk melakukan pemantauan rutin di sekolah dan daerah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, percepatan sertifikasi SLHS menjadi agenda utama agar seluruh dapur MBG memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. “Dalam satu bulan ke depan, proses percepatan ini harus selesai. Pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional akan ikut mengontrol mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan,” katanya.

Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan Rabu pekan depan untuk mengevaluasi progres perbaikan. Kementerian Dalam Negeri juga akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan yang turut dihadiri Menteri Dikdasmen, pimpinan BGN, serta jajaran terkait lainnya.