JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen menuju kedaulatan energi nasional dengan menargetkan penghentian total impor minyak solar pada tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, langkah tersebut akan diwujudkan melalui penerapan mandatori biodiesel B50, yakni campuran bahan bakar dengan 50 persen komponen nabati.
“Atas arahan Bapak Presiden, sudah diputuskan bahwa 2026, insya Allah akan kita dorong ke B50. Dengan demikian, tidak lagi kita melakukan impor solar ke Indonesia,” ujar Bahlil saat menjadi pembicara utama di Investor Daily Summit 2025, di Jakarta, Kamis (9/10).
Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan program biodiesel sebelumnya yang telah menekan ketergantungan terhadap impor dan menghemat devisa negara. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel periode 2020–2025 berhasil menghemat devisa hingga USD40,71 miliar. Sementara dengan penerapan B50, pemerintah memproyeksikan penghematan tambahan sekitar USD10,84 miliar hanya dalam satu tahun implementasi di 2026.
Secara teknis, program B50 akan menggantikan sisa impor solar yang masih tersisa di bawah kebijakan B40. Tahun 2025, impor solar diperkirakan mencapai 4,9 juta kiloliter atau 10,58 persen dari total kebutuhan nasional. Dengan peningkatan porsi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dalam campuran solar, B50 diperkirakan mampu menutup seluruh kebutuhan domestik tanpa ketergantungan impor.
“Ini adalah keputusan strategis dan bentuk keberpihakan negara terhadap kedaulatan energi kita. Dengan B50, kita maksimalkan potensi sawit dalam negeri, memperkuat ekonomi petani, dan memastikan ketahanan energi nasional berada di tangan kita sendiri,” tegas Bahlil.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan peningkatan kapasitas produksi FAME dari 15,6 juta kiloliter pada 2025 menjadi 20,1 juta kiloliter pada 2026. Langkah ini diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyerapan tenaga kerja baru — sekitar 2,5 juta orang di sektor perkebunan dan 19 ribu orang di industri pengolahan. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari visi besar pemerintah dalam membentuk New Economic Order, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada kemandirian, stabilitas, dan keberlanjutan.
