MALUKU - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa melalui program hilirisasi industri dan peningkatan harga beli di tingkat petani. Pemerintah menyiapkan program pengembangan 10.000 hektar lahan kelapa di Maluku Utara yang akan dimulai pada tahun 2026, dengan distribusi di beberapa kabupaten.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto menekankan agar pertanian kita tidak hanya berhenti di hulu. Petani harus merasakan langsung nilai tambah dari produk mereka," ujar Amran dalam siaran persnya pada Selasa, 28/10/2025. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungannya ke pabrik pengolahan kelapa PT NICO di Halmahera Utara, Maluku Utara, pada Minggu, 27/10/2025.

Amran menegaskan pentingnya pengolahan produk kelapa untuk meningkatkan nilai jual. "Tidak cukup hanya tanam, produk kelapa harus kita olah dan jual dalam bentuk bernilai tinggi," tegasnya. Ia mencontohkan bahwa ekspor produk olahan kelapa asal Maluku Utara telah menembus pasar China, dengan produk seperti coconut milk, virgin coconut oil, dan arang tempurung yang diproduksi oleh pabrik lokal PT NICO. Produk turunan lainnya seperti tepung kelapa, santan kelapa, dan nata de coco juga telah memasuki pasar Asia, Amerika, dan Eropa.

Namun, Amran menekankan bahwa hilirisasi tidak akan bermakna jika petani tidak menikmati nilai tambah yang adil. "Sekarang harga kelapa butir di petani hanya Rp 2.000-3.000. Kita minta pelaku industri untuk menaikkan harga beli supaya petani untung," katanya. Ia mengingatkan bahwa nilai ekonomi kelapa dapat meningkat hingga 1000 persen melalui pengolahan yang tepat. "Bayangkan, kelapa butir hanya Rp 3.000, tetapi kalau sudah jadi coconut milk atau coconut water, nilainya bisa Rp 40.000-50.000 per butir. Inilah pentingnya hilirisasi dan harga petani yang adil," katanya.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa luas lahan kelapa di Maluku Utara mencapai 158.953 hektar dengan potensi produksi lebih dari 1 miliar butir per tahun, dimana sekitar 76 persen telah diserap oleh industri pengolahan. Amran menilai masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memperluas ekspor produk turunan.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian terhadap pengembangan komoditas kelapa di daerahnya. "Potensi kita luar biasa, lebih dari 150.000 hektar kelapa produktif. Dengan dukungan 10.000 hektar tambahan dan harga beli yang lebih baik, kesejahteraan petani pasti meningkat," terangnya.

Sementara itu, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Pertanian dalam mendorong hilirisasi perkebunan. "Kami sangat mengapresiasi langkah Pak Mentan. Inovasinya dalam meningkatkan level pertanian Indonesia kami dukung penuh," ujar Piet.