JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa subsidi energi seperti BBM, LPG 3 kilogram, dan listrik akan tetap dilanjutkan pada tahun 2026. Namun, kebijakan ini akan difokuskan pada ketepatan sasaran penerima manfaat, demi menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mendorong efisiensi penggunaan energi.
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah menegaskan pentingnya reformasi subsidi energi sebagai respons terhadap volatilitas harga komoditas global dan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Volatilitas harga komoditas yang saat ini terjadi berpotensi membebani APBN. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi kebijakan subsidi perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, kesinambungan fiskal, kesiapan data, dan keberlanjutan usaha BUMN," tulis dokumen tersebut, dikutip Minggu (25/5).
BBM dan LPG 3 Kg: Lebih Selektif, Berbasis Data
Untuk BBM, pemerintah akan tetap memberikan subsidi tetap untuk Solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah. Penyalurannya akan dikendalikan secara lebih selektif, dengan pemantauan volume konsumsi dan identifikasi kelompok masyarakat yang berhak.
Penyaluran subsidi BBM juga akan diperkuat melalui sistem registrasi pengguna, guna memastikan BBM bersubsidi hanya diterima oleh masyarakat yang layak.
“Penetapan besaran subsidi akan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia (ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” ungkap pemerintah.
Untuk LPG 3 kg, kebijakan subsidi akan ditransformasikan agar berbasis data nama dan alamat penerima manfaat. Transformasi dilakukan bertahap, sesuai kesiapan infrastruktur dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Subsidi Listrik: Fokus pada Rumah Tangga Miskin dan Transisi Energi
Subsidi listrik juga tetap dilanjutkan, khususnya untuk rumah tangga miskin dan rentan. Pemerintah tengah meninjau ulang keakuratan subsidi pada pelanggan R1 450 VA, karena dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Diperlukan upaya peningkatan ketepatan sasaran agar subsidi hanya diberikan kepada rumah tangga yang benar-benar berhak,” tulis pemerintah.
Selain itu, subsidi listrik juga diarahkan untuk mendorong transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengurangi emisi dan mempercepat pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan, sejalan dengan target keberlanjutan jangka panjang.
