JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong skema pembiayaan baru untuk perumahan pekerja bernama attachment earning. Skema ini memungkinkan pemotongan gaji langsung oleh manajemen perusahaan untuk pembayaran cicilan rumah ke bank, sehingga tidak membebani APBN dan mempercepat proses kepemilikan rumah bagi buruh.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan bahwa kebutuhan akan rumah bagi pekerja merupakan bagian penting dari stabilitas industri. Namun akses pembiayaan yang rumit menjadi hambatan. “Kita butuh model pembiayaan yang tidak bergantung pada fasilitas negara, tapi tetap memberikan kepastian pada semua pihak,” ujar Fahri, Rabu (2/7/2025).

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan bahwa dalam skema ini, manajemen pabrik diberi kuasa memotong gaji pekerja dan langsung menyetorkannya ke bank, seperti BTN. Dari bank, dana akan disalurkan ke pengembang tanpa proses kredit konvensional. “Risiko bank berkurang karena pembayaran dijamin,” ujarnya.

Uji coba skema ini akan dilakukan di PT Ekstrana, Cikande, Banten, dengan 350 pegawai siap ikut serta. Mereka telah menyatakan kesediaan dipotong gajinya selama lima tahun untuk mencicil rumah yang akan dibangun dengan dukungan bank dan pengembang.

Untuk menjaga keterjangkauan harga, pemerintah akan melibatkan BUMN seperti Semen Indonesia dan Krakatau Steel dalam penyediaan bahan konstruksi, serta menggandeng pihak swasta untuk penyediaan lahan di dekat kawasan industri. “Kita cari tanah murah atau hibah dari masyarakat,” kata Bonny.

Jika sukses, pemerintah akan mengonsolidasikan skema ini menjadi gerakan nasional penyediaan rumah pekerja tanpa intervensi fiskal. “Dengan kolaborasi industri, perbankan, dan pengembang, kita bisa bangun perumahan pekerja secara mandiri dan berkelanjutan,” tutup Fahri.