JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengumumkan bahwa uji publik terhadap penulisan ulang sejarah Indonesia telah dimulai di DPR dan sejumlah universitas. Proses ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembaruan sejarah nasional yang dinilai belum mengalami revisi signifikan selama 26 tahun terakhir.  

"Uji publiknya bulan Juli ini, tapi teman-teman DPR kemarin sudah mulai, di Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, dan Universitas Hasanuddin," kata Fadli Zon saat ditemui di acara Pagelaran Wayang di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/7). Ia menegaskan bahwa proses uji publik berjalan lancar tanpa hambatan.  

Penulisan sejarah nasional ini melibatkan 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Proses penyusunan telah berlangsung lebih dari tujuh bulan dengan melibatkan tim editor dan penulis khusus untuk setiap bagian. Fadli Zon menekankan bahwa uji publik dilakukan secara transparan dan terbuka terhadap masukan serta kritik yang bersifat ilmiah.  

"Uji publik ini justru ruang demokratis bagi masyarakat dan sejarawan untuk berkontribusi," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa peristiwa kontroversial seperti tragedi pemerkosaan dalam kerusuhan 1998 tetap dimuat dalam penulisan ulang sejarah. "Tidak ada penghapusan. Jadi kita terus lanjutkan pada program penulisan ulang sejarah," kata Fadli.  

Langkah ini diambil untuk memperbarui narasi sejarah nasional, terutama mencakup periode reformasi hingga masa kini, sekaligus memastikan akurasi dan relevansi sejarah Indonesia bagi generasi mendatang.