JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menegaskan bahwa usulan tambahan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp118 triliun harus digunakan tidak hanya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga untuk membenahi sistem gizi nasional secara menyeluruh. Politikus Partai Golkar ini menyatakan kekhawatirannya jika anggaran besar tersebut hanya difokuskan pada distribusi makanan tanpa menyentuh akar masalah gizi di Indonesia.  

"Program MBG memang mulia, tapi harus menjadi momentum reformasi sistem gizi yang selama ini rapuh dan berorientasi jangka pendek," ujar Yahya di Jakarta, Senin (14/7). Ia menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk edukasi gizi usia dini, perbaikan rantai pasok pangan lokal, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang.  

Komisi IX akan membedah secara mendalam usulan tambahan anggaran ini sebelum memberikan persetujuan. Yahya memperingatkan bahwa pola bantuan pangan konvensional tanpa perubahan sistemik hanya akan menjadi pemborosan anggaran negara. "Negara perlu beralih dari sekadar memberi makan ke pendekatan edukasi gizi yang berkelanjutan," tegasnya.  

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengusulkan tambahan anggaran Rp118 triliun untuk menjamin keberlanjutan program MBG hingga 2026. Dengan pagu indikatif Rp217 triliun, BGN memperkirakan dana tersebut hanya cukup membiayai program hingga Agustus 2026. Dadan menjelaskan bahwa kebutuhan bulanan program MBG dengan cakupan 82,9 juta penerima manfaat bisa mencapai Rp25 triliun per bulan.  

Komisi IX menekankan bahwa penggunaan anggaran harus dioptimalkan untuk membangun sistem gizi nasional yang komprehensif, bukan hanya sekadar memenuhi target distribusi makanan semata. Pembahasan usulan anggaran ini akan menjadi prioritas dalam fungsi pengawasan dan penganggaran DPR.