JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mendesak pemerintah untuk segera mengungkap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam praktik pengoplosan beras. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus transparan dalam menangani kasus ini, mengingat beras merupakan komoditas pokok yang vital bagi masyarakat.  

"Pemerintah tidak boleh menutup-nutupi identitas pelaku, terutama jika perusahaan besar terlibat dalam kecurangan yang merugikan rakyat. Ini masalah serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat," kata Daniel dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025).  

Menurutnya, praktik beras oplosan tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga petani yang telah bekerja keras memenuhi kebutuhan pangan nasional. Daniel meminta pemerintah tidak hanya mengungkap nama perusahaan pelaku, tetapi juga memberikan sanksi tegas sesuai hukum.  

"Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan perusahaan besar kebal hukum. Jika terbukti bersalah, pemerintah harus memberikan sanksi maksimal, bahkan mencabut izin usahanya," tegasnya.  

Ia juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi pangan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. "Perlu reformasi tata niaga pangan agar praktik curang seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan," ujarnya.  

Kasus beras oplosan ini juga mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025), Prabowo menegaskan bahwa praktik tersebut merupakan tindak pidana yang harus ditindak tegas.  

"Saya perintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengusut dan menindak kasus ini. Ini adalah kejahatan yang merugikan negara hingga Rp 100 triliun per tahun," tegas Prabowo.  

Ia menyatakan tidak akan mentolerir praktik kecurangan yang merugikan masyarakat, terutama di tengah upaya pemerintah mengoptimalkan pendapatan negara melalui pajak dan bea cukai. "Jika pelaku tidak mengembalikan kerugian negara, kita akan sita aset-aset mereka," tegasnya.  

Dengan adanya tekanan dari DPR dan instruksi langsung dari Presiden, diharapkan kasus beras oplosan segera dituntaskan dan pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal.