KALIMANTAN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) secara resmi meminta bantuan pemerintah pusat untuk menyediakan enam unit helikopter water bombing dan dua unit helikopter patroli guna mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Permintaan ini disampaikan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam rapat virtual dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Senin (28/7/2025).  

Selain permintaan helikopter, Pemprov Kalteng juga mengusulkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta pencairan Dana Siap Pakai (DSP) untuk mendukung operasi pemadaman darat yang melibatkan Korem 102/Panju Panjung, Polda Kalteng, dan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun. Agustiar menekankan pentingnya DSP yang tidak bersifat reimburse agar proses penanganan karhutla bisa lebih cepat dan efektif.  

Dukungan teknis lainnya yang diajukan meliputi 87 set alat pemadam kebakaran portable, flexible tank, dan kendaraan roda tiga yang akan didistribusikan ke kecamatan-kecamatan berisiko tinggi. Gubernur menyatakan kesiapannya untuk menetapkan status darurat bencana jika evaluasi mingguan menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan.  

Pengendalian karhutla di Kalteng sendiri telah memiliki payung hukum melalui Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 4 Tahun 2021. Agustiar mengaku didukung penuh oleh seluruh forkopimda provinsi dan kabupaten/kota, serta telah membentuk Satgas Pengendali Karhutla Provinsi dengan mengaktifkan posko-posko lapangan.  

Langkah antisipatif ini diambil menyusul meningkatnya potensi karhutla di beberapa wilayah Indonesia, termasuk enam kabupaten di Sumatera Utara yang telah lebih dulu menetapkan status darurat. Pemerintah pusat diharapkan dapat segera merespons permintaan bantuan ini guna mencegah terulangnya bencana asap lintas wilayah seperti tahun-tahun sebelumnya.