
JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) bersifat sementara dan bukan program seumur hidup. Ia menyatakan bahwa penerima usia produktif akan dievaluasi setiap lima tahun untuk menentukan apakah mereka bisa beralih ke program pemberdayaan. “Kalau layak naik kelas, pindah ke program pemberdayaan. Kalau tidak, tetap diberikan bansos,” ujar Gus Ipul dalam dialog bersama pilar sosial di Ponorogo, Senin (4/8/2025).
Dalam acara yang dihadiri 435 pilar sosial dari Kabupaten Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek tersebut, Gus Ipul menekankan bahwa bansos harus digunakan sesuai peruntukannya. Bantuan untuk ibu hamil, bayi, lansia, dan penyandang disabilitas diarahkan untuk pemenuhan gizi dan kebutuhan dasar. Para pendamping diminta membina keluarga penerima agar tidak menyalahgunakan bantuan.
Ia juga mengungkapkan temuan mencengangkan: lebih dari 600 ribu penerima bansos terindikasi terlibat judi online, termasuk 300 ribu dari Program Keluarga Harapan (PKH). “Sebanyak 230 ribu sudah langsung kami putus penyalurannya,” katanya. Sisanya masih ditelusuri untuk memastikan apakah terjadi penyalahgunaan data.
Gus Ipul menambahkan bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo, fokus pemerintah adalah pemberdayaan. Ia menyebut pembentukan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sebagai bukti keseriusan negara dalam hal ini. Evaluasi dan pemutakhiran data bansos terus dilakukan bersama BPS dan pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, sejumlah pendamping PKH menyampaikan masukan, termasuk beban kerja yang menumpuk dan kebutuhan akan penjadwalan yang lebih baik. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berupa perlengkapan kerja yang telah diberikan. Gus Ipul mengakui tantangan yang dihadapi para pendamping dan berkomitmen memperkuat koordinasi ke depan.
Gus Ipul menutup dialog dengan ajakan kepada seluruh pilar sosial untuk menjaga integritas dan bekerja sesuai aturan. Ia menegaskan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah agar data semakin akurat, bansos tepat sasaran, dan program pemberdayaan berjalan optimal. “Kalau kita konsisten, pemberdayaan masyarakat bisa tercapai,” pungkasnya.