JAKARTA - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa fenomena pengibaran bendera bergambar tengkorak bertopi ala tokoh One Piece tidak bisa disamakan dengan penghinaan terhadap simbol negara. Ia menyatakan, selama bendera itu tidak melecehkan Merah Putih atau digunakan untuk tujuan makar, maka tindakan tersebut bukan pelanggaran serius.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi maraknya pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah. Menurut Willy, masyarakat sebaiknya menyikapi fenomena tersebut secara proporsional dan tidak berlebihan. “Membunuh nyamuk tidak perlu dengan granat. Responsnya harus tetap proporsional,” ujar politisi Fraksi NasDem, Minggu (3/8/2025).

Ia menjelaskan bahwa ekspresi seperti itu kerap muncul dari kalangan muda yang memiliki idealisme tinggi, namun kadang tidak disertai dengan kedewasaan berpikir. “Ekspresinya jadi sporadis, meskipun genuine dan unik,” katanya. Willy menilai semangat yang ditunjukkan harus dimaknai sebagai bentuk kegelisahan sosial, bukan ancaman.

Lebih lanjut, Willy menekankan bahwa kehadiran negara yang adil dan menyejahterakan warganya menjadi kunci utama dalam meredam ekspresi simbolik seperti pengibaran bendera One Piece. “Kalau negara hadir dengan keadilan, bendera One Piece pun tak akan digubris,” ucapnya.

Meski begitu, ia menolak pendekatan represif ataupun ajakan dialog langsung kepada pelaku. Ia menyarankan agar fenomena ini cukup dicermati dan dipahami sebagai ekspresi sosial. Willy juga mendorong pembukaan ruang-ruang dialog di tengah masyarakat. “Kalau tidak ada dialog, itu bukan bernegara, tapi berkuasa,” tandasnya.

Menutup pernyataan, Willy mengajak masyarakat untuk tetap memperjuangkan keadilan dengan cara yang benar. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus dijaga. “Kalau ada tikus di rumah, jangan rumahnya yang dibakar,” pungkasnya.