
JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan APBN 2026, yang disebut sebagai anggaran terbesar sepanjang sejarah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan harapannya bahwa anggaran ini dapat meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus memperbaiki kualitas pendidikan di Tanah Air.
"Harapan kami, dengan dukungan Presiden, pendidikan Indonesia akan bertahap membaik. Sarana dan prasarana sekolah lebih layak, kesejahteraan guru meningkat, pelatihan guru ditingkatkan, serta bantuan bagi pelajar melalui Program Indonesia Pintar (PIP) terus berjalan," kata Mu’ti dalam keterangan tertulis, Minggu (17/8/2025).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memenuhi alokasi 20% anggaran pendidikan dari total APBN. Dari Rp757,8 triliun tersebut, sebesar Rp178,7 triliun dialokasikan untuk gaji guru, tunjangan profesi, dan penguatan kompetensi pendidik, termasuk guru non-PNS dan ASN daerah. Selain itu, Rp150,1 triliun diprioritaskan untuk perbaikan fasilitas sekolah dan kampus.
Prabowo juga menyoroti pentingnya penyaluran anggaran yang tepat sasaran, terutama untuk program strategis seperti peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri. "Anggaran harus digunakan secara efektif, termasuk untuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda," tegasnya dalam Sidang Penyampaian Nota Keuangan di Gedung DPR, Jumat (15/8/2025).
Program bantuan pendidikan seperti PIP akan menjangkau 21,1 juta siswa, sementara Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah diberikan kepada 1,2 juta mahasiswa. Mendikdasmen Mu’ti menambahkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga akan terus disalurkan untuk mendukung operasional satuan pendidikan.
Dengan anggaran yang signifikan ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pemerataan akses pendidikan berkualitas dan mengurangi kesenjangan antardaerah, sekaligus memastikan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional.