JAKARTA - Kebijakan DPR RI memberikan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan kepada setiap anggotanya menuai kritik dari sejumlah warga. Desi (38), warga asal Citayam, Bogor, menyayangkan keputusan tersebut dengan alasan tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Ia menilai para anggota DPR tidak peka dan mengabaikan kesulitan yang dialami rakyat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar. Desi juga berpendapat bahwa kinerja DPR belum sebanding dengan fasilitas yang mereka terima, dan menyarankan agar anggaran dialihkan untuk program yang lebih prioritas bagi kepentingan publik dan pemulihan ekonomi.

Pendapat serupa disampaikan Yumna (22), yang menyebut angka Rp 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah terlalu tinggi dan tidak realistis dibandingkan dengan biaya perumahan yang dihadapi masyarakat. Ia meminta pemerintah meninjau ulang rencana tersebut, mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dibandingkan anggota DPR yang sudah memiliki gaji besar.

Muhammad Soleh (41), warga Lenteng Agung, menegaskan bahwa gaji anggota DPR sudah besar sehingga tidak pantas mendapatkan fasilitas tambahan. Ia menyarankan agar anggaran tersebut dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. Soleh meminta para wakil rakyat tidak terus menerus menuntut fasilitas tambahan sementara banyak rakyat yang masih hidup dalam kesulitan.

Tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan diberikan kepada anggota DPR periode 2024-2029 karena mereka tidak lagi mendapatkan rumah dinas. Rumah dinas yang sebelumnya berada di kawasan Kalibata dan Ulujami telah diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa tunjangan tersebut telah melalui kajian matang untuk 580 anggota DPR yang berasal dari 38 provinsi, dan bertujuan memungkinkan mereka menyewa rumah di sekitar Senayan, Jakarta. Meski demikian, Puan menyatakan akan memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat mengenai kebijakan ini.