BATU - BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu bersama Pemerintah Kota Batu menggelar Rapat Koordinasi Kegiatan Peningkatan Universal Coverage Jamsostek Tahun 2025, Selasa (9/9). Acara ini dibuka oleh Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Susetyo Herawan.

Sementara itu pemaparan materi diberikan oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batu, Supardi Prayitno. Dia menjelaskan mengenai capaian kepesertaan tahun 2025 sekaligus target peningkatan tahun berjalan. Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan perlu diperluas tidak hanya bagi pekerja formal, tetapi juga informal seperti petani, pelaku UMKM, hingga pekerja seni.

Wali Kota Batu Nurochman dalam sambutannya juga menegaskan pentingnya perlindungan menyeluruh. “Perlindungan harus menjangkau seluruh pekerja di Kota Batu,” tuturnya. Hal tersebut mencakup pekerja formal maupun informal. Itu termasuk petani, pelaku usaha kecil, dan pekerja rentan lainnya.

Rakor dilanjutkan dengan diskusi evaluasi kepesertaan dan pemaparan rencana kerja oleh masing-masing dinas dan badan daerah. Dinas Tenaga Kerja menekankan optimalisasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk memperluas kepesertaan, sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan pekerja konstruksi dan tenaga lapangan terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga menyiapkan surat edaran agar anggota kelompok tani yang mengajukan bantuan wajib menjadi peserta aktif. Di sektor pendidikan, tenaga honorer, GTT, PTT, K2, dan guru agama sudah mulai didaftarkan. Sedangkan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan berfokus pada sosialisasi ke pelaku usaha mandiri dan pedagang pasar.

Selain itu, Dinas Sosial akan memperluas perlindungan untuk relawan sosial dan penyandang disabilitas. Dinas Pariwisata siap mendukung pekerja seni melalui skema DBHCHT, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memfasilitasi data proyek konstruksi yang wajib bersurat ke dinas sebelum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Sejumlah bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, termasuk Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, juga menyatakan komitmennya dalam mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat tercapainya target universal coverage di Kota Batu pada 2025.